Jakarta — Dikutip dari YouTube TV Parlemen, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Adrianus Asia Sidot mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2024 dan evaluasi kinerja anggaran serta program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
“Kami juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut dari temuan BPK terkait sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan bantuan pangan,” ucapnya, pada 19 November 2024.
Baca juga: Dialog Inspiratif: Imam Masjid Sebagai Penjaga Harmoni di Tengah Keberagaman
Adrianus meminta BAPANAS untuk menjelaskan lebih rinci mengenai bentuk perbaikan yang telah dilakukan dalam proses bisnis dan aplikasi pemantauan evaluasi penyaluran bantuan pangan. Adrianus menekankan pentingnya transparansi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait perbaikan tersebut, agar dapat memastikan efektivitas program di lapangan.
Selain itu, Mantan Bupati Landak 2 periode tersebut juga menyoroti temuan BPK terkait validitas data produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis. Koordinasi yang telah dilakukan antara BAPANAS dan kementerian/lembaga terkait untuk integrasi data berbasis digital dinilai penting, mengingat ketepatan data sangat berpengaruh terhadap kebijakan pangan yang tepat sasaran. Pengelolaan data yang baik akan membantu pemerintah dalam mengatur pasokan pangan, sehingga dapat menghindari ketimpangan seperti rendahnya harga gabah di pasar yang merugikan petani.
Baca juga: Prediksi Starting Timnas Indonesia vs Arab Saudi 19 November 2024
“Sering kali, impor pangan yang besar menjadi sorotan masyarakat, terutama ketika dalam negeri sedang dilaksanakan panen raya besar-besaran sehingga penyerapan produksi pangan dalam negeri menjadi tidak maksimal. Kami berharap koordinasi yang telah dilakukan dapat memberikan solusi yang lebih baik, dan data yang akurat dapat menghasilkan kebijakan yang menguntungkan petani dan masyarakat,” ujarnya.
Mengenai program bantuan pangan, Adrianus mengingatkan bahwa distribusi bantuan pangan harus terus dipantau agar tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. Adrianus menilai bahwa sering terjadi penyimpangan di lapangan, meskipun kebijakan pusat sudah baik. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan pembaruan data penerima bantuan sangat diperlukan.
“Pengawasan internal yang lebih kuat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap program-program strategis, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi dengan baik di lapangan,” tegas anggota Komisi IV tersebut.
Lebih lanjut Adrianus juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan koordinasi dengan daerah, khususnya di daerah terpencil dan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), untuk memastikan bahwa program bantuan pangan dapat sampai kepada yang membutuhkan. Hal ini juga menjadi perhatian bagi daerah-daerah seperti Kalimantan Barat, yang menghadapi tantangan distribusi di wilayah pedalaman.
“Dengan adanya evaluasi yang terus-menerus dan penguatan pengawasan internal, diharapkan Badan Pangan Nasional dapat mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan pangan yang tepat sasaran dan efektif, demi memastikan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” tutup Adrianus.**
