Zona Pontianak – Walikota Edi Rusdi Kamtono mengatakan Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sepakat usulkan kembali kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait batas wilayah.
Hal itu disampaikan Edi Rusdi Kamtono usai Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Perubahan Batas Daerah melalui Pendetilan Garis Batas antara Kabupaten Kubu Raya dengan Kota Pontianak pada subsegmen Persil Tanah SHM Nomor 1282, di Ruang Praja 1 Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin 5 September 2022.
Baca juga: Beri Kuliah Umum di IAIN Pontianak, Sekjend PDIP: Kampus Tempat Menggembleng Calon Pemimpin
Diketahui Kemendagri melalui Permendagri Nomor 52 tahun 2022 memutuskan, bahwa Jalan Padat Karya Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Komplek Daily Perdana Residence dan Sungai Beliung yang awalnya masuk wilayah Kota Pontianak jadi masuk wilayah Kubu Raya.
Lantas membuat warga menolak dengan keputusan Kemendagri tersebut. Berangkat itu, kedua Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya mengusulkan ulang kepada Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk perubahan batas wilayah.
“Awalnya usulan untuk Persil yang di Sungai Ambawang itu masuk ke Kota Pontianak, tetapi di peta Permendagri masuk ke Kubu Raya. Jadi kita usulkan sekaligus kita usulkan yang di Parit Mayor dengan di Sungai Beliung itu Kita usulkan untuk dirubah agar masuk ke Kota Pontianak,” kata Edi.
Baca juga: Jalan Tak Dibangun Warga Kubu Raya Kritik Walikota Pontianak Serempet DPRD
“Karena petanya itu setelah ditarik titik koordinat yang sekarang ini 1 banding 5.000 ternyata masuk ke Kubu Raya. Nah ini kita minta sekaligus untuk diusulkan ke Kemendagri agar wilayah tersebut bisa masuk ke Kota Pontianak,” tambah Edi.
Kata Edi, sebelumnya wilayah di Parit Mayor dan Sungai Beliung ini tidak terjadi permasalahan terkait batas wilayah. Tapi setelah adanya keputusan itu muncul polemik di kalangan masyarakat, alhasil mengharuskan wilayah tersebut masuk ke Kota Pontianak lagi.
Menurut Wako Edi terdahulu sertifikat tanah milik warga di kawasan itu masih masuk ke Kota Pontianak. Diakuinya, bahwa selama ini tidak ada masalah terkait batas wilayah antara Kabupaten dan Kota.