ZONA KALBAR – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, Kalimantan Barat, menggandeng sejumlah pihak seperti Pertamina, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Nahdlatul Ulama.
“Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak-pihak tersebut di mana kerja sama ini dilakukan untuk mengimplementasikan pembangunan desa dan melindungi tenaga kerja rentan yang berada di desa di Kubu Raya,” sebut Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Jumat 16 September 2022.
Baca juga: Disporapar Kubu Raya adakan Turnamen Bola Voli, Sujiwo Ajang Penjaringan Atlet
Bupati mengatakan, pihaknya mengumpulkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh dinas bahkan ada kepala desa.
Menurutnya, karena kerja sama ini dinilai penting untuk saling berkomitmen terkait membangun desa dan melindungi tenaga kerja di desa itu dapat diimplementasikan.
Kata dia, kerja sana ini sebenarnya sudah diterapkan dan sudah berjalan beberapa tahun namun belum melakukan MoU dengan instansi dan dinas terkait.
Baca juga: Aspektir Hadir di Kubu Raya, Wabup Sujiwo: Bantu Kesejahteraan Petani Sawit
Ha Ini, tambahnya, sudah berjalan sejak lama, hanya saja belum dilegalkan.
“Bahkan salah satu desa sudah ada yang terpilih menjadi desa konstitusi di Kalbar satu satunya di Kubu Raya yaitu Desa Mekar Sari,” imbuh.
Dikatakan Muda, semua pihak yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) tersebut akan datang untuk menggelar satu kegiatan terkait desa di Kubu Raya.
“Banyak mahasiswa yang diajarkan terkait pelayanan, kita akan mengawal supaya mereka juga bisa mengawal masyarakat untuk diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau mengawal hal hal yang terkait dengan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, agar dapat bermanfaat satu sama lain dan dapat diimplementasikan tanpa ragu,” katanya.
Sementara, dikatakan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kalbar Ryan Gustaviana, Kubu Raya adalah kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang mempunyai program seperti ini.
“MoU ini sepertinya akan banyak kabupaten yang ingin ikut program ini. Karena Kubu Raya merupakan kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang mempunyai program seperti ini, sehingga kami bersyukur juga karena Pemerintah daerah memberikan perhatiannya dengan menyiapkan infrastrukturnya,” kata Ryan.
Kata dia, Pemkab mesti memperhatikan terkait pekerja rentan yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang jumlahnya lumayan banyak, bahkan belum mempunyai penghasilan tetap, sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar jaminan sosial.
“Maka di sinilah pemerintah harus berkerja sama hadir untuk bisa melindungi mereka misalnya seperti, nelayan, petani, buruh harian, Lapas, ojek pengemudi becak, pedagang dan UMKM melalui APBD dan sebagainya,” tutupnya.