ZONA KALBAR, KUBU RAYA – Merespon tuntutan para pengemudi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, turun langsung untuk berdialog dengan massa aksi driver ekspedisi dalam aksi damai di Bundaran Mayor Alianyang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (16/10/25).
Baca: ISNU Kalbar Seminar Hari Santri Inklusif Progresif dan Moderat Di Era Digital
Aksi yang dilakukan oleh oleh pengemudi ekspedisi itu merupakan bentuk protes atas kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar, yang berdampak pada sektor logistik dan distribusi barang di wilayah Kalimantan Barat.
“Pemerintah Provinsi menyambut baik aspirasi ini, kita akan memberikan instruksi serta himbauan kepada Pertamina agar segera menertibkan distribusi BBM,” ungkap Krisantus.
Baca: Anggota DPRD Kalbar Suib Kawal Ulama dan Pondok Pesantren
Dalam kesempatan yang sama, Krisantus juga menyebut Pemprov Kalbar bakal mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dalam waktu satu minggu kedepan.
Instruksi berisi mengenai penertiban distribusi BBM di seluruh SPBU, Penataan jalur antrian BBM untuk ekspedisi supaya tidak terjadi konflik. Selain itu, juga akan diberikan sanksi bertahap bagi SPBU nakal, mulai dari peringatan, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional.
Baca: Oli Palsu Bermerk Misran Pertamina, Wagub: Kalau Diam Pertamina Terlibat Dong
“Kita akan beri sanksi tegas bagi SPBU yang tidak mengikuti aturan, karena kita ingin BBM ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan ke kelompok tertentu,” tuturnya.
MenurutKrisantus persoalan distribusi BBM memang menjadi masalah serius di Kalimantan Barat. Sehingga, adanya penyampaian aspirasi ini tentunya Pemerintah Provinsi Kalbar menyambut baik dan akan segera menindaklanjuti dengan mengambil langkah yang tepat.
“Hal ini untuk kepentingan masyarakat, khususnya para pengemudi ekspedisi,” imbuhnya.
Salah satu fokus utama Pemprov, katanya yaitu memberantas praktik mafia BBM yang selama ini diduga bermain dalam distribusi solar bersubsidi. Ia juga menyinggung soal beberapa waktu terakhir media sosial ramai dengan informasi soal praktik-praktik kecurangan di SPBU, bahkan hingga menimbulkan insiden yang tidak diinginkan.
Baca: Siswa Kerucunan MBG di Ketapang, Gubernur Kalbar Mengaku Tak Tahu Kordinatornya?
“Kita tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia-mafia solar yang mengambil keuntungan pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas,” katanya.
Menurutnya, keberadaan pelangsir atau pengecer BBM yang juga dinilainya menyebabkan antrian panjang dan kelangkaan di SPBU, Wagub Kalbar mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut seharusnya tidak diperbolehkan.
Kendati begitu, dirinya memahami adanya keterkaitan ekonomi antara pelangsir dan para sopir di lapangan dimana sama-sama mencari rejeki.
“Pelangsir ini tidak boleh. Tapi mereka juga mencari nafkah. Di lapangan ada saling pengertian dengan para supir. Tapi, kita tidak ingin pelangsir lebih dominan daripada ekspedisi yang membawa barang ke daerah,” tambahnya.
Baca: Aneh! Narapidana di Lapas Pontianak Bisa Pesan Sabu Lewat Ojek Online
Ia juga mengajak masyarakat terutama para sopir ekspedisi untuk melaporkan SPBU yang terbukti nakal atau melakukan penyelewengan distribusi BBM langsung ke pihak Pertamina atau aparat penegak hukum.
“Laporkan langsung ke Pertamina atau aparat penegak hukum. Lebih baik ke penegak hukum agar bisa segera ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tangkasnya.**