Gubernur Sutarmidji: Hibahnya Melalui Kawan-kawan di Dewan, Saya Tak Mau

ZONA KALBAR, Pontianak – Orang nomor satu (Gubernur Kalimantan Barat) Sutarmidji mengaku, dari awal, dirinya tidak mau hibah itu pokok pikiran ( pokir). “Terus terang saja saya nggak mau,” ujarnya.

“Tapi Kesra selalu tanpa sepengetahuan saya naikkan SK apakah itu pokir atau bukan. Tidak ada pertimbangan, ya tanda tangan,” tambahnya Midji dalam rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kalimantan Barat, di Gedung Balai Petitih, Kamis (6 Juli 2023)

“Saya nggak mau. Masalahnya, masalahnya pak, masalahnya, hibah ini memang yang bertanggung jawab penerima hibah. Tapi pertimbangan memberi itu ada pada kepala daerah. Nah, kalau saya disodorkan angka-angka yang orang lain netapkannya, saya tinggal tanda tangan, inikan kerjaan bodo bale kate orang pontianak,” sebut Midji.

“Tidak boleh otoritas dibagi seakan-akan kita jadi kacung. Nggak boleh. Saya nggak mau. Kalau bansos tanggung jawab kepala daerah. Tapi kalau hibah, bukan. Hibah pada penerima hibah. Ini yang harus dipahami oleh bagian kesra,” tegasnya.

Mantan Walikota Pontianak 2 periode itu juga menyampaikan alasannya tidak mau pokir.

“Karena pokir dewan itukan 50, 100, Rp 1 miliar. Kita kan nggak tahu analisanya bagaimana. Belum lagi yang tak berani itu, termasuk Bappeda tak berani, ketika diajak ngomong, proposalnye belum, sudah dialokasikan. Tak boleh. Salah,” paparnya.

Dirinya juga mengaku mengantongi data. Sehingga kalau ada masalah dengan aparat penegak hukum, dirinya tinggal menyerahkan data.

“Saya tinggal serahkan. Ini buktinya, saya betul-betul teliti. Silakan bapak urusan sama Kesra saja. Jadi genahkan pak. Jangan sembarangan,” tegas Midji.

Dia juga mengingatkan agar Kesra, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, jangan hanya berfikir sebagai penyalur.

“Evaluasi pemanfaatannya. Jangan sekadar hanya sebagai penyalur. Kalau hanya sebagai penyalur, udah tak perlu Biro Kesra. Cukup 2 orang jak urus hibah dan bansos, 2 orang selesai. Jadi mohon maaf bapak ibu yang hibahnya melalui kawan-kawan di dewan, saya tak mau. Karena tidak bisa,” tegasnya.

“Saya tak mau ketika tanggung jawab ada ke saya, saya delegasikan, saya tidak mau. Karena yang menentukan jumlah itu saya. Tahu-tahu ade orang lain yang nentukan, kite tande tangan, bodo dari manelah diangkot tu,” katanya.