Penulis: Haidar Ali Mahasiswa Fisip Untan
zonakalbar.com – Transmigrasi kerap dipromosikan sebagai solusi pemerataan pembangunan dan kepadatan penduduk. Namun bagi masyarakat Kalimantan Barat, kebijakan ini justru menimbulkan kekhawatiran yang beralasan. Di balik niat baik pemerintah, tersimpan potensi persoalan serius yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat lokal.
Perlu dipahami bahwa Kalimantan Barat bukanlah wilayah kosong yang menanti untuk diisi. Tanah ini telah lama menjadi ruang hidup masyarakat adat, suku Dayak, Melayu, dan berbagai komunitas lokal yang selama ini menjaga alam, hutan, dan tradisi leluhur mereka. Ketika transmigrasi masuk tanpa perencanaan dan pendekatan yang sensitif terhadap realitas lokal, maka yang terjadi bukanlah kemajuan, melainkan potensi konflik sosial, perebutan lahan, dan kerentanan ekologi.
Menakar Ulang Peran Mahasiswa dalam Peta Kekuasaan Demokrasi Demagogi
Kita tidak boleh menutup mata terhadap sejarah. Beberapa pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa transmigrasi pernah memicu ketegangan horizontal, tumpang tindih penguasaan tanah, serta pengikisan identitas budaya lokal. Jika hal ini tidak ditangani dengan hati-hati, maka akan melahirkan luka sosial yang mendalam.
Lebih dari itu, transmigrasi saat ini tak jarang berjalan beriringan dengan ekspansi industri besar, seperti perkebunan sawit dan tambang. Alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal, tanah-tanah yang dibuka untuk transmigran justru berakhir menjadi lahan konsesi bagi korporasi. Akibatnya, masyarakat adat dan petani lokal kehilangan ruang hidup mereka sendiri.
Lentera Penggerak Demokrasi Gelar Aksi Damai Pilkada Berintegritas
Penolakan terhadap transmigrasi bukan berarti menutup diri atau anti terhadap pendatang. Namun kami percaya bahwa setiap kebijakan harus lahir dari dialog yang adil dan mendalam, serta menjunjung tinggi keadilan ekologis dan kultural. Kalimantan Barat membutuhkan pembangunan yang memberdayakan penduduk lokal, bukan sekadar menjadi tempat pemindahan masalah dari wilayah lain.
Lasarus Luruskan isu Liar Program Tranmigrasi, Belum Pernah Bahas Program Perpindahan Penduduk
Sudah saatnya negara meninjau ulang arah kebijakan transmigrasi dengan mempertimbangkan secara serius suara dari daerah. Kami ingin pembangunan yang mendengar, yang memahami, dan yang berpihak pada keberlanjutan hidup manusia dan alam.**
