ZONA KALBAR COM, PONTIANAK – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (BEM FH UNTAN) menyelenggarakan diskursus akademik untuk membahas arah dan substansi reformasi institusi kepolisian, Senin (6/10/25).
BACA:Â Guru Pontianak Pakai AI Ajarkan Bahasa Inggris Dapat Penghargaan InternasionalÂ
Diskursus tersebut merupakan respon pembentukan Dewan Penasihat Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan ini bentuk partisipasi mahasiswa hukum dalam mengawal agenda reformasi sektor keamanan yang menyentuh langsung sendi-sendi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
BACA:Â Larangan Berikan Uang ke Pengemis Pontianak, Melanggar Denda Rp 500 Ribu
Ketua BEM FH UNTAN, Alvira Rukma Wati, menyatakan, Reformasi Polri adalah sebuah rencana yang baik, namun harus dilakukan dengan serius bukan hanya wacana belaka.
“Reformasi tidak boleh berhenti pada pembentukan tim penasihat semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, evaluasi struktural, dan pembenahan kultur institusional,” katanya.
Lebih lanjut, Alvira menambahkan, pihaknya mendorong agar rencana Reformasi Polri ini mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum.
BACA:Â Mahasiswa DKB Polnep Pontianak Ukir Prestasi Internasional
” Tim reformasi yang dibentuk haruslah terdiri dari tokoh-tokoh yang kompeten dan memenuhi aspek keterwakilan dari seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.
BEM FH UNTAN memandang bahwa keterlibatan mahasiswa dan akademisi dalam proses reformasi merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian.
BACA:Â Jelang Pilkada, Himapem Untan Gelar Seminar Mikanisme Pindah Memilih Untuk Mahasiswa Perantuan
“Diskursus ini diharapkan menjadi ruang reflektif sekaligus strategis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dan supremasi hukum,” tutupnya.