ZONA KALBAR, PONTIANAK – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Barat menyampaikan sikap kritis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.
Meski secara prinsip program ini memiliki cita-cita luhur untuk meningkatkan gizi anak bangsa, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari harapan dan menimbulkan dampak sistemik yang mengganggu sektor lain.
BACA: GMNI Kubu Raya Dampingi Gerakan Remaja Cegah Pencemaran Lingkungan
Ketua DPD GMNI Kalbar, Dheova Situmorang, menyatakan bahwa GMNI Kalbar sangat menyayangkan ketidaksesuaian antara idealisme MBG dengan kondisi faktual di lapangan.
“Cita-cita MBG sangat mulia, tetapi pelaksanaannya justru menimbulkan masalah baru. Di Kalimantan Barat, kami mencatat dua kasus keracunan makanan MBG di Ketapang dengan 24 korban siswa Sekolah Dasar dan satu guru di SDN 12 Benua Kayong, serta di Kubu Raya yang sampai saat ini data resminya belum dirilis. Selain itu, sejumlah dapur MBG terpaksa tutup karena anggaran ditekan terlalu rendah. Bahkan ada dapur yang menggugat pemerintah karena belum dibayar,” ujar Dheova di Pontianak, 12 Oktober 2025 .
BACA: Rawan Ketersingungan! GMNI Minta Pemkab Kubu Raya Edukasi Keberagaman hingga Tingkat RT
Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber media nasional, termasuk Kompas dan Tempo, pemerintah telah menutup sementara 40 dari 45 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Penutupan ini dilakukan menyusul kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah, termasuk Kalbar.
Laporan resmi Kementerian Kesehatan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) memperkuat kekhawatiran masyarakat, di mana hingga awal Oktober 2025 tercatat sebanyak 11.660 kasus keracunan makanan MBG di seluruh Indonesia.
BACA: Tingkatkan Kreatifitas, GMNI Dorong Pemkab Kubu Raya Dampingi UMKM
Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat bahwa 10.482 anak menjadi korban langsung dari program yang seharusnya melindungi mereka.
Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merekrut koki terlatih dan memperketat pengawasan dapur MBG. Namun, GMNI Kalbar menilai bahwa langkah tersebut belum cukup menyentuh akar persoalan, terutama soal tata kelola anggaran dan transparansi pelaksanaan di tingkat daerah.
BACA: Ketua GMNI: Nepotisme Ancam Masa Depan Pemuda, Harus Dilawan!
“DPD GMNI Kalbar mendorong penguatan pengawasan di lapangan dan peninjauan kembali program MBG hingga ke level bawah. Jangan sampai program yang baik ini justru menjadi beban APBN dan mengorbankan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dasar, dan infrastruktur desa,” lanjut Dheova.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pengawas, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal untuk memastikan bahwa MBG benar-benar memberi manfaat nyata dan tidak menjadi proyek populis yang mengabaikan keselamatan dan hak masyarakat.
BACA: KTM Ke-2 GMNI Kalbar Resmi Ditutup,Ganjar Pranowo Pesan Tingkatkan Kemampuan dan Kapasitas Kader
“cita-cita baik MBG tidak boleh mengorbankan aspek fundamental lain seperti fasilitas pendidikan, sistem mengajar, kurikulum pendidikan, hingga kesejahteraan guru. Jangan sampai hanya gizi yang terpenuhi, sementara kualitas pembelajaran dan masa depan anak-anak kita justru terabaikan.” tutup Dheova.
Itulah artikel dengan judul DPD GMNI KALBAR: MBG Beban APBN, Program Baik Tapi Mengorbankan Sektor Lain.