PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat, Sahroni, menyatakan penolakan keras terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang direncanakan akan dialihkan menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, wacana tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam menjamin hak politik masyarakat di daerah.
Baca juga:Tim Franciscus Sibarani Hadiri Natal Bersama di Stasi Bobor Burangka, Sosialisasikan Program PROKASI
Baca juga:PC PMII Kubu Raya Gelar Dialog Refleksi Akhir Tahun, Apresiasi Kepemimpinan Sujiwo–Sukir
Sahroni menilai bahwa pilkada langsung merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam menentukan pemimpin daerahnya. Jika kewenangan tersebut dialihkan sepenuhnya kepada DPRD, maka partisipasi publik akan semakin terpinggirkan dan demokrasi hanya menjadi formalitas elit politik semata.
“Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bentuk nyata dari demokrasi partisipatif. Ketika rakyat tidak lagi dilibatkan secara langsung, maka hak politik mereka telah direduksi. Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (10/01/2026).
Baca juga:274,2 Juta Terkumpul, LAZISNU Ketapang Bantu Korban Bencana Sumatera dan Aceh
Selain minimnya keterlibatan masyarakat, Sahroni juga menyoroti potensi meningkatnya praktik korupsi jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, sistem pemilihan tidak langsung sangat rentan terhadap praktik politik transaksional, seperti jual beli suara dan lobi-lobi kepentingan yang tidak transparan. Hal ini justru berpotensi melahirkan pemimpin daerah yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan kelompok atau partai tertentu.
“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka peluang terjadinya transaksi politik akan sangat besar. Ini membuka ruang korupsi yang lebih masif dan sistematis. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan dirugikan,” ujarnya.
Baca juga:Jalankan Tugas Kemanusiaan, Tim Satuan Tugas PNKT Siap Jadi Garda Terdepan
Sahroni juga menegaskan bahwa permasalahan dalam pilkada langsung, seperti biaya politik yang tinggi atau konflik horizontal, seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menghapus sistem tersebut. Menurutnya, solusi yang tepat adalah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem, bukan justru menghilangkan hak pilih rakyat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan kaum muda, untuk bersikap kritis dan aktif mengawal isu ini agar tidak terjadi kemunduran demokrasi. Sahroni menegaskan bahwa BEM UNU Kalbar siap menjadi bagian dari gerakan moral untuk mempertahankan pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat.