PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM – Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Barat pada 20 November 2025 untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Baca juga:Samangat Pantang Menyerah: Kisah Inspiratif Prabowo Subianto dari Militer hingga Presiden RI
Rombongan ini dipimpin langsung oleh Franciscus Sibarani, yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja. Kehadiran Sibarani di Kalimantan Barat sekaligus menandai kunjungan pertama Komisi XIII DPR RI periode ini ke provinsi tersebut.
Agenda utama kunjungan kerja ini berfokus pada pembahasan “Penguatan dan Evaluasi Sistem Pemasyarakatan di Kalimantan Barat untuk Menjawab Tantangan Overkapasitas, Mendorong Pembinaan, serta Inovasi Menuju Lapas yang Humanis dan Berkeadilan di Wilayah Perbatasan.” Melalui agenda ini, Komisi XIII menegaskan komitmennya untuk mendorong pelayanan pemasyarakatan yang lebih adaptif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan.
Baca juga:BWI Kota Pontianak Gelar Bimtek untuk Tingkatkan Kompetensi Nazhir, Walikota Edi Kamtono Buka Acara
Di Pontianak, rombongan Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Pejabat Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Barat beserta seluruh perangkat terkait. RDP ini menjadi ruang evaluasi dan dialog terbuka antara pemangku kebijakan dan pelaksana lapangan dalam upaya mengurai berbagai persoalan, termasuk kapasitas hunian, layanan pembinaan, serta sistem keamanan lembaga pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Franciscus Sibarani menyampaikan apresiasi atas penyambutan serta partisipasi aktif seluruh pihak. Ia juga mengucapkan selamat datang kepada delapan anggota DPR RI lainnya yang turut hadir dalam kunjungan kerja ini.
Sibarani menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang modern dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca juga:Ngamen ke Jakarta, Bupati Sujiwo Perjuangkan Infrastruktur Kubu Raya
“Kami ingin memastikan bahwa sistem pemasyarakatan kita berjalan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memanusiakan manusia,” tegas Sibarani.
Sebagai Ketua Tim, Sibarani menyoroti pentingnya inovasi dan pendekatan yang lebih humanis dalam sistem pemasyarakatan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik sosial dan geografis berbeda. Ia mendorong agar pembinaan narapidana tidak hanya terfokus pada pengurangan residivisme, tetapi juga membuka peluang peningkatan keterampilan, ekonomi kreatif, hingga integrasi sosial yang lebih baik setelah bebas. Menurutnya, lapas yang berkeadilan adalah lapas yang memberi harapan.
Baca juga:Menteri UMKM Tegaskan Pinjaman KUR Rp 100 Juta Tanpa Agunan, Melanggar Subsidi Tak Dicairkan
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Komisi XIII untuk menghadirkan perubahan sistemik dan mendorong peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan di Kalimantan Barat. Dengan kepemimpinan yang tegas namun solutif dari Franciscus Sibarani, kunjungan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih profesional, humanis, dan sesuai dengan tuntutan zaman.