PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Kalimantan Barat dengan tegas menolak wacana dan upaya pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Anggota DPRD. Gagasan tersebut merupakan langkah mundur demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Baca juga:BEM UNU Kalbar Tolak Wacana Penghapusan Pilkada
Baca juga:Demokrasi yang Ditarik ke Ruang Elite
Ketua PKC PMII Kalimantan Barat, Ach Sukron, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak politik rakyat. Mengalihkan kewenangan tersebut kepada DPRD berarti merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri, sekaligus membuka ruang lebar bagi praktik politik transaksional, oligarki kekuasaan, dan kepentingan elite.
“Dalih efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar soal murah atau mahal, tetapi soal legitimasi, akuntabilitas, dan keberpihakan kekuasaan kepada rakyat,” ujar Sukron, Selasa (13/01/2026).
Baca juga:Pengawas Dewan Hakim MTQ Kalbar Usulkan Penyempurnaan Juknis Cabang Kaligrafi 2026
Negara seharusnya hadir memperbaiki kualitas Pilkada, bukan justru menghilangkan partisipasi publik. PKC PMII Kalbar berpandangan bahwa solusi atas berbagai persoalan Pilkada bukanlah dengan mencabut hak pilih rakyat, melainkan dengan:
a. memperkuat pengawasan pemilu,
b. menindak tegas politik uang,
c. serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
Atas dasar tersebut, PKC PMII Kalimantan Barat menyatakan:
Baca juga:Menyingkap Fenomena Saling Silang Kleptocracy State dan Corporate Colonialism di Indonesia
1. Menolak secara tegas pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
2. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mempertahankan Pilkada langsung sebagai pilar demokrasi lokal.
3. Mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga kedaulatan rakyat dari segala bentuk pelemahan demokrasi.
Demokrasi tidak boleh ditarik mundur.
Kedaulatan rakyat adalah harga mati.
Penulis
- Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.
- Juli 21, 2026PendidikanKetua BEM UNU Kalbar Berharap Publik Tak Girang Opini Yang Belum Jelas Faktanya
- Juli 17, 2026OlahragaSpanyol vs Argentina: Final Piala Dunia 2026, Prediksi Skor, Head to Head, Susunan Pemain dan Duel Yamal vs Bintang Argentina
- Juli 17, 2026BeritaPerkuat Produktivitas Sawit Berkelanjutan, BPDP dan Ditjenbun bersama PT TKM Fasilitasi Pelatihan Budi Daya bagi Pekebun Kalbar melalui Program SDM Perkebunan 2026
- Juli 16, 2026BeritaFranciscus Sibarani Dukung dan Apresiasi Kegiatan Orang Muda Katolik Paroki Salib Suci Menyumbung