Oleh: Haidar Ali Yahya
ZONA KALBAR, OPINI – Di Pontianak, keadilan dalam pelayanan kesehatan masih terasa seperti mimpi di RSUD Soedarso, rumah sakit rujukan terbesar di Kalimantan Barat, banyak pasien BPJS mengeluh harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk mendapat tindakan dasar. Sementara pasien mandiri bisa lebih cepat dilayani, cukup dengan tambahan biaya di depan kasir.
Seperti dikutip dari Pontianak Post (April 2024), penundaan klaim BPJS mencapai hampir 20%, dan ini membuat rumah sakit kerap menunda pelayanan bagi peserta BPJS dengan alasan “prosedur” atau “administrasi”. Padahal, rakyat membayar iuran tiap bulan dengan harapan bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak. Tapi kenyataannya, kemampuan ekonomi masih menentukan seberapa cepat seseorang bisa sembuh.
BACA: Saling Bagi Peran, Sepasang Kekasih Curi Laptop di Pontianak
Yang punya uang bisa memilih kamar, dokter, bahkan jadwal tindakan. Yang tidak punya, menunggu dalam antrean panjang, terkadang harus mendengar kalimat yang paling menyakitkan: “Tunggu panggilan dulu, ini masih proses BPJS.” Sementara di sisi lain, pasien mandiri sudah selesai dilayani.
BACA: Soal Reformasi Polri, BEM Hukum Untan Pontianak Ingatkan Pentingnya Substansi
Padahal Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Tidak ada kalimat yang memberi ruang bagi diskriminasi berdasarkan status pembayaran. Tapi di lapangan, keadilan itu dikorbankan oleh logika pasar dan tekanan ekonomi rumah sakit.
Ironinya, rumah sakit negeri — yang seharusnya menjadi garda depan keadilan sosial — justru ikut memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Kalau yang berduit bisa cepat sembuh sementara yang tidak mampu harus sabar menunggu, maka kesehatan bukan lagi hak rakyat, tapi barang dagangan.
BACA: Pontianak Peringkat 12 Sebagai Kota Paling Berkelanjutan
RSUD Soedarso bukan satu-satunya contoh, tapi menjadi simbol dari sistem kesehatan kita yang masih berat sebelah. Saat rakyat kecil harus menunggu di lorong rumah sakit, sementara orang kaya sudah pulang dengan hasil lab lengkap, kita harus bertanya: di mana letak kemanusiaan yang katanya menjadi dasar pelayanan publik itu?