ZONAKALBAR.COM – Berikut ini kami sajikan contoh kisi kisi Soal Tes CAT PPK Pemilu 2024, Lengkap dengan Kunci Jawaban yang dibutuhkan oleh Pelamar nantinya.
Seperti diketahui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rangka membantu tugasnya dalam penyelenggaraan pemilu.
Dan dilihat dari tahapannya, nantinya KPU akan membentuk PPK di setiap kecamatan. Calon anggota PPK akan melewati tahapan seperti seleksi administrasi, tes tulis (CAT) dan tes wawancara.
Baca Konten Lainnya:
- Relawan Kalbar: Dukung Anies – AHY Maju Capres dan Cawapres 2024
- Jadwal Pendaftaran PPK Pemilu 2024, Gaji Naik Berikut Nominal Honor PPK, PPS dan KPPS Terbaru
- Contoh Soal Latihan Tes CAT Seleksi Panwascam Pemilu 2024, Lengkap dengan Kunci Jawaban
Sebelum pendaftar, ada baiknya calon anggota PPK membaca Contoh atau kisi-kisi Soal Tes CAT PPK Pemilu 2024.
Hal itu perlu dilakukan sebagai bekal untuk memasuki tahap paling krusial yaitu tes tulis (CAT).
Bagi calon Penyelenggara Pemilu, sangat dibutuhkan memiliki kompetensi dan wawasan terkait kepemiluan.
Mengutip dari laman instagram belajar pemilu, berikut Kumpulan contoh kisi kisi Soal Tes CAT PPK Pemilu 2024.
1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diangkat dan diberhentikan oleh …..
a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK atas nama KPU Kab/Kota
c. PPK atas nama ketua KPU Kab/Kota
d. PPS atas nama KPU Kab/Kota
e. PPS atas nama ketua KPU Kab/Kota
Jawaban : e
2. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum, menurut UUD 1945, kecuali:
a. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
b. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
c. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
d. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
e. Tidak ada jawaban yang salah.
Jawaban : c
3. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari;
a. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan
b. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan
c. Anggota DPD dan Utusan Golongan
d. Anggota DPR, MPR dan DPD
e. Anggota DPR dan DPD
Jawaban : e
4. Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang:
a. Langsung
b. Umum
c. Bebas
d. Rahasia
e. Jujur dan Adil
Jawaban : c
5. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali …
a. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
b. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
c. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Jawaban : e
6. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh……..
a. KPU Kabupaten/Kota
b. KPU RI
c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
d. KPPS
e. PPS
Jawaban : a
7. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, kecuali …
a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
Jawaban : b
8. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah…
a. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
b. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
d. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)
Jawaban : c
9. Dalam melakukan pemutkhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh …..
a. Pantarlih
b. Pantarlih dan PPS
c. Pantarlih, PPS, dan PPK
d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
e. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
Jawaban : c
10. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat untuk menjadi calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dalam:
a. Undang-Undang Dasar
b. Undang-Undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
e. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)
Jawaban : b
11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:
a. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
b. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
c. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peseta Pemilu.
d. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendii atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
e. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau degan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi sesorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 389 Ayat 3, BA pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh saksi yang bersedia saja.
Jawaban : b
12. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU?
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
b. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum
c. Peraturan Khusus Perundang-Undangan
d. Perubahan Khusus Perundang-Undangan
e. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum
Jawaban : a
13. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu dalam kasus ini?
a. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan Partai Politik
b. KPU, Bawaslu dan Lembaga Pemantau Pemilih
c. KPU, Bawaslu dan Partai Politik
d. KPU, Bawaslu dan DKPP
e. KPU dan Bawaslu
Jawaban : e
14. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama:
a. 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan
b. 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
c. 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
d. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
e. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan
Jawaban : b
15. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama :
a. 30 (tiga puluh) hari kerja
b. 15 (lima belas) hari kerja
c. 14 (empat belas) hari kerja
d. 7 (tujuh) hari kerja
e. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban : d
16. Apa kepanjangan dari PPK?
a. Petugas Pemungutan Kecamatan
b. Panitia Pemungutan Kecamatan
c. Petugas Pemilihan Kecamatan
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
e. Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban : d
17. Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti…
a. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
b. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
c. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
d. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
e. Semua Jawaban Salah.
18. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali :
a. Memimpin kegiatan PPK
b. Mengawasi kegiatan Panwascam
c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
d. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara
e. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Jawaban : b
19. PPS wajib menyerahkan Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari TPS dalam kotak tersegel kepada PPK paling lama………setelah pemungutan suara dilaksanakan.
a. 1 hari
b. 2 hari
c. 3 hari
d. 4 hari
e. 5 hari
Jawaban : c
20. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih, kecuali…
a. Pemilih Ganda
b. Pemilih berumur 17 tahun
c. Pemilih fiktif
d. Anggota Polri aktif
e. Anggota TNI aktif
Jawaban : b
21. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di TPS antara lain meliputi, kecuali :
a. Surat Suara
b. Tinta
c. Sampul kertas dan segel
d. Kotak suara dan bilik suara
e. Obeng untuk Mencoblos
Jawaban : e
22. Daftar Pemilih Khusus adalah warga pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar di dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Pemilih kategori ini bisa memilih dengan bukti KTP elektronik di TPS yang sesuai alamat KTP, pada pukul…
a. 09.00-12.00
b. 09.00-11.00
c. 12.00-13.00
d. 12.30-13.00
e. semua jawaban benar
Jawaban : c
23. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dibentuk oleh …
a. KPU RI
b. KPU Kabupaten/Kota
c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
d. PPS atau PPLN
e. KPU dan PPK
Jawaban : d
24. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bertugas untuk…
a. Melakukan Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih
b. Upload Data di Sidalih
c. Survei Penduduk
d. Mencari Pemilih Baru
e. Semua Jawaban Benar
Jawaban : a
25. Apa nama Software/Aplikasi yang digunakan KPU untuk menyusun Daftar Pemilih?
a. Sidakam
b. Silon
c. Sidalih
d. Sirekap
e. Aplikasi Pemilih
Jawaban : c
Itulah informasi Contoh Kisi Kisi Soal Tes CAT PPK Pemilu 2024, Lengkap dengan Kunci Jawaban.