PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Kalimantan Barat dengan tegas menolak wacana dan upaya pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Anggota DPRD. Gagasan tersebut merupakan langkah mundur demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Baca juga:BEM UNU Kalbar Tolak Wacana Penghapusan Pilkada
Baca juga:Demokrasi yang Ditarik ke Ruang Elite
Ketua PKC PMII Kalimantan Barat, Ach Sukron, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak politik rakyat. Mengalihkan kewenangan tersebut kepada DPRD berarti merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri, sekaligus membuka ruang lebar bagi praktik politik transaksional, oligarki kekuasaan, dan kepentingan elite.
“Dalih efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar soal murah atau mahal, tetapi soal legitimasi, akuntabilitas, dan keberpihakan kekuasaan kepada rakyat,” ujar Sukron, Selasa (13/01/2026).
Baca juga:Pengawas Dewan Hakim MTQ Kalbar Usulkan Penyempurnaan Juknis Cabang Kaligrafi 2026
Negara seharusnya hadir memperbaiki kualitas Pilkada, bukan justru menghilangkan partisipasi publik. PKC PMII Kalbar berpandangan bahwa solusi atas berbagai persoalan Pilkada bukanlah dengan mencabut hak pilih rakyat, melainkan dengan:
a. memperkuat pengawasan pemilu,
b. menindak tegas politik uang,
c. serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
Atas dasar tersebut, PKC PMII Kalimantan Barat menyatakan:
Baca juga:Menyingkap Fenomena Saling Silang Kleptocracy State dan Corporate Colonialism di Indonesia
1. Menolak secara tegas pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
2. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mempertahankan Pilkada langsung sebagai pilar demokrasi lokal.
3. Mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga kedaulatan rakyat dari segala bentuk pelemahan demokrasi.
Demokrasi tidak boleh ditarik mundur.
Kedaulatan rakyat adalah harga mati.