zonakalbar.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus, dengan tegas menolak rencana program transmigrasi yang diusulkan pemerintah pusat. Pernyataan Wagub Kalbar Tolak Program Transmigrasi ini disampaikan Krisantus saat menghadiri pembukaan Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang, pada Rabu, 16 Juli 2025.
BACA JUGA:
Jadwal Pendaftaran Sekolah Rakyat di Kalbar 2025: Pendidikan Gratis Anak Kurang Mampu
Cara Daftar Sekolah Rakyat di Kalbar 2025
Jadwal Razia Polda Kalbar: Operasi Patuh Kapuas 2025
Krisantus menekankan bahwa alih-alih mendatangkan transmigran dari luar Kalbar, anggaran program transmigrasi sebaiknya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar yang masih belum sejahtera. Ia menawarkan solusi konkrit: mendata warga Kalbar yang belum memiliki tanah dan pekerjaan, kemudian memberikan bantuan relokasi dan pemberdayaan kepada mereka, sebagaimana yang direncanakan dalam program transmigrasi.
“Saya bukan hanya menolak, tetapi juga menawarkan solusi. Anggaran transmigrasi, uangnya kita ambil, orangnya tidak. Kita data warga kita yang belum punya tanah, belum punya pekerjaan, itu yang perlu kita relokasi,” jelas Krisantus.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Krisantus menyadari adanya gelombang penolakan yang besar dari masyarakat Kalbar terhadap program transmigrasi. Ia mempertanyakan mengapa anggaran yang besar dialokasikan untuk warga luar Kalbar, sementara masih banyak warga lokal yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan lahan, pekerjaan, dan peningkatan taraf hidup.
“Kalau mendatangkan orang luar Kalbar tetap kita tolak. Ini gelombang protes sudah luar biasa. Daripada kita kasih orang luar biaya hidup, rumah, tanah, sementara warga Kalbar masih ada yang belum punya lahan dan rumah, biaya hidup, kenapa bukan itu saja yang kita kasih?” tegas Krisantus.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga meluruskan kesalahpahaman publik terkait pernyataan Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus. Krisantus menjelaskan bahwa Lasarus juga menolak program transmigrasi, dan persetujuan yang viral di media sosial hanyalah persetujuan pagu indikatif Kementerian Transmigrasi, bukan persetujuan terhadap program transmigrasi itu sendiri. Lasarus telah menghubungi Krisantus dan menegaskan penolakannya terhadap program yang dinilai hanya akan memindahkan kemiskinan dari daerah lain ke Kalbar.
“Beliau juga sudah menyampaikan kepada saya, tegas menolak pemindahan kemiskinan, memindahkan masalah di Kalbar. Masih banyak orang kita miskin di Kalbar. Kenapa kita harus mendatangkan orang miskin dari luar?” kata Krisantus menirukan pernyataan Lasarus.
