ZONA KALBAR, BALI – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali melontarkan kritik pedas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pidatonya di penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Kritik tersebut terkait kasus yang menimpa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang kemudian mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:
PDI Perjuangan HUT ke-52, Lasarus: Pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Hadiah Terindah
Sujiwo Kantongi Surat Tugas Dari PDIP Maju Calon Bupati Kubu Raya
PDI-P Menang di Pileg, Lasarus Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat Kalbar
Megawati mengawali pidatonya dengan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tegaknya keadilan di Indonesia.
Ia mengaku kerap berdoa agar keadilan hakiki ditegakkan, menyebut Hasto sebagai salah satu contoh dari banyak orang yang menurutnya diperlakukan tidak adil oleh sistem hukum.
“Setiap malam, kalau saya sedang berzikir, saya sebut nama-nama, termasuk Pak Hasto,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Hasto hanyalah satu contoh dari banyak kasus serupa.
Megawati mendesak para ahli hukum untuk menegakkan keadilan secara tegak lurus, mengingatkan pada lambang Dewi Keadilan yang bermata tertutup sebagai simbol penilaian yang objektif dan berdasarkan pertimbangan yang adil.
Ia mempertanyakan di mana rakyat Indonesia dapat mencari keadilan yang hakiki jika diperlakukan seperti yang dialami Hasto.
Kritiknya terhadap KPK semakin tajam ketika ia menyinggung kasus dugaan suap dan penghalangan penyidikan yang melibatkan Hasto. Megawati, yang mengaku sebagai salah satu inisiator pembentukan KPK, menyatakan kekecewaannya yang mendalam terhadap kinerja lembaga antirasuah tersebut.
“Maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Saya lah yang membuat, namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Coba teman-teman, kalau sekarang modelnya kaya begini, lalu bagaimana? Coba saja dipikir. Kan aneh, saya merasa aneh kok,” ucapnya dengan nada kecewa.
Puncak kritiknya adalah ketika Megawati menyinggung amnesti yang diberikan Presiden Prabowo kepada Hasto. Ia mempertanyakan perlunya intervensi Presiden dalam kasus tersebut.
“Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan. Lho saya kan pernah presiden. Jadi setelah liku-likunya. Coba kalian kaya gitu. Ya kan ya? Lucu ya? Kenapa sih? Kok KPK jadi begitu? Itulah,” tegasnya.
Pernyataan Megawati ini menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi KPK dan keadilan hukum di Indonesia.
Kritik keras dari tokoh sekelas Megawati menunjukkan adanya kekhawatiran serius terhadap arah penegakan hukum di negeri ini. Pernyataan ini tentu akan memicu berbagai reaksi dan diskusi publik yang lebih luas.
