Lasarus Sebut Pelanggaran Etika Politik Bentuk Pencederaan Demokrasi

ZONAKALBAR.COM, PONTIANAK – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengajak segenap pemuda yang berkarier di dunia politik untuk menjunjung tinggi etika politik. Lasarus berujar bahwa pelanggaran etika politik merupakan bentuk pencederaan terhadap demokrasi.

“Narasi politik yang kerap diasumsikan sebagai sesuatu yang kotor itu salah satunya karena terlampau banyak politisi yang dengan seenaknya melanggar etika politik. Makanya, anak muda yang masuk ke politik harus betul-betul menjunjung tinggi etika politik supaya narasi-narasi negatif tentang politik dapat dihentikan,” ujar Lasarus di momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2023, Sabtu (28/10/2023).

BACA JUGA:

Ketua P3SM Kalbar Erwinsyah, S.ST.MM Pimpin Grand Opening Rasip Lukito Sebagai Ketua P3SM Kubu Raya

Putusan Batas Usia Capres dan Wapres, Presma UNU Tuding MK Alat Politik Presiden

Lasarus Minta Bumdes Lebih Jeli Lihat Potensi Desa

Lasarus merasa perlu mengingatkan soal etika politik agar anak muda dapat mengedepankan cara yang santun dan berkeadaban dalam berpolitik. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini khawatir, jika tidak mengingatkan hal itu, generasi penerus bangsa kelak akan berpolitik dengan menghalalkan segala cara, terlebih sampai melanggar konstitusi hanya demi memenangi kontestasi.

“Ini (etika politik) perlu saya ingatkan supaya pemuda tidak menempuh jalan instan untuk jadi pemimpin. Jangan karena aji mumpung, lalu kemudian membenarkan semua cara. Kalau mau jadi pemimpin, berproseslah dari bawah. Politik tak itu untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar memperoleh kekuasaan,” tegasnya.

Di momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95, Lasarus turut memberi pesan kepada anak muda yang belum tertarik terjun ke dunia politik untuk tidak apatis. Ia mendorong mereka untuk melek politik sehingga memiliki kesadaran untuk bisa menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak dan kualifikasi calon.

“Bagi anak muda yang belum berminat berkiprah di politik, saya berpesan untuk tidak apatis. Melek politik itu wajib. Paling minimal, dengan melek politik, preferensi Anda itu tidak didasari oleh asumsi pribadi, tapi pada track record dan kompetensi kandidat,” tutup Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Mahfud Kalimantan Barat tersebut.***

Tinggalkan Balasan