ZONA KALBAR COM, KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menghadapi tekanan serius pada kondisi fiskal tahun 2026. Anggaran pendapatan turun hampir Rp500 miliar akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun depan nol, dana bagi hasil turun hampir 80 persen, dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana desa juga mengalami penurunan signifikan. “Total pengurangannya mendekati Rp500 miliar,” ujarnya pada Jumat (28/11/2025).
Menghadapi situasi ini, Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninjau ulang rencana belanja. Perjalanan dinas, rapat, konsumsi rumah tangga, dan kegiatan seremoni ditiadakan. Fokus hanya pada belanja wajib yang benar-benar diperlukan.
“Pembangunan infrastruktur jalan harus tetap berjalan. Pendidikan dan kesehatan juga tidak boleh berhenti,” tegas Bupati Alex.
BACA JUGA: SMP Negeri 5 Satu Atap Marau Ketapang Terima Bantuan Pendidikan Program CSR
Selain itu, pemerintah daerah akan memperluas kerja sama dengan perusahaan di Ketapang. Semua pihak, termasuk sektor sawit, kehutanan, dan tambang, diminta berkontribusi melalui program CSR agar pembangunan tetap lancar.
“Ini akan jadi tradisi kami. Semua harus terlibat karena Ketapang milik kita bersama,” tutupnya.
BACA JUGA: Keterlaluan! Kurir di Ketapang Ngaku Dibegal Padahal Uang Perusahaan Dihabiskan untuk Pibadi