ZONAKALBAR.COM – Kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melewati 100 hari masa jabatannya. Selama periode tersebut, berbagai langkah strategis telah dilaksanakan untuk mewujudkan janji kampanye, terutama dalam program swasembada pangan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan cukup serta menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Namun, meskipun telah banyak perhatian yang diberikan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi guna merealisasikan tujuan tersebut.
Mujib selaku Presiden Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (UNU Kalbar) dan Juga Kordinator Wilayah Kalbar BEM PTNU Se-Nusantara mengatakan salah satu tantangan terbesar yang mengemuka adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan.
Beliau menyampaikan hal ini berdasarkan data terbaru, indeks impor bahan pangan Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 11,07%, mencakup berbagai komoditas mulai dari barang konsumsi hingga bahan baku/penolong.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakcukupan stok bahan pangan dalam negeri yang salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian yang menjadi salah satu pilar utama dalam mengelola lahan pertanian di Indonesia. Kalimantan Barat, sebagai provinsi yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, memegang peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Namun, hingga saat ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kalbar berada di peringkat 20 dari 34 provinsi di Indonesia, yang menggambarkan bahwa kualitas SDM di provinsi ini masih perlu perhatian serius. Tanpa adanya pengembangan SDM yang optimal, potensi besar yang dimiliki oleh sektor pertanian di Kalbar tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Sebagai organisasi mahasiswa yang peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTNU Wilayah Kalbar menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalbar harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah provinsi”, Tegas Mujib
Mujib juga menjelaskan peningkatan IPM yang mencakup pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, akan menjadi indikator utama dalam memperbaiki kualitas SDM di wilayah ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu fokus pada program-program yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat, terutama di sektor pertanian, agar mereka mampu berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Pembangunan kualitas SDM yang unggul di Kalimantan Barat adalah kunci untuk memanfaatkan potensi sektor pertanian yang besar. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat akan sulit terwujud dengan optimal.
“BEM PTNU Wilayah Kalbar mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan vokasi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal”, Lanjutnya.
Selain menjelaskan, Mujib juga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menyiapkan kebijakan yang lebih inklusif dan menyeluruh dalam rangka pengembangan SDM yang kompeten dan siap untuk menghadapi tantangan global.
BEM PTNU Wilayah Kalbar juga mendesak agar program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil segera diperkuat, dengan harapan dapat mendorong terciptanya SDM yang siap bersaing dalam sektor pertanian dan ekonomi lainnya. Melalui upaya kolektif ini, Kalbar akan dapat mempercepat pencapaian ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.