PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM – Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal (Satgas Halal) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengadakan koordinasi fasilitasi sertifikat halal bersama dengan Dinas Perindustian dan Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan berlangsung pada Jum’at, 25 Juli 2025 yang bertempat di Kantor Dinas Perindag ESDM Kalimantan Barat.
Baca juga:Diduga 61 Santri Pesantren Al Furqon Tebas Keracunan Setelah Makan Siang
Pada pertemuan tersebut, H. Kaharudin, S.Ag Ketua Satgas Halal Kalbar menyampaikan beberapa hal penting dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Sertifikasi Halal 2025 yang direncanakan akan diadakan pada bulan Agustus mendatang, salah satunya apa output kegiatan tersebut.
“Kami membahas terkait sertifikasi halal, termasuk output MoU Pemprov Kalbar dengan 14 kabupaten/kota, dan memperkuat sinergitas lintas instansi/lembaga dan perbankan. Salah satu output terfasilitasi kegiatan sertifikasi halal bagi pengusaha UMKM di Kalbar,” ujarnya.
Baca juga:441 Titik Panas di Kalbar Terdektsi: Udara Tak Sehat, Lahan Mudah Terbakar
Kaharudin juga menyampaikan hasil pantauan ditemukan beberapa kendala dalam percepatan Sertifikasi Halal, salah satunya bahwa pengajuan sertifikasi halal yang masih tertunda karena lambatnya pembayaran.
“Ada temuan kami dilapangan lambatnya keluar Sertifikat Halal dan lambatnya pembayaran kepada P3H, sehingga perlu dilakukan peningkatan fasilitasi untuk memperlancar proses sertifikasi halal,” jelasnya.
Baca juga:6 Drama Korea Tayang Juli 2025
Yohanes Rudy, SH, MSi selaku Kepala Bidang Perindustrian memberikan masukan kepada Satgas Halal untuk menambah stakeholder dalam Fasilitasi sertifikasi halal, seperti Biro Perekonomian, Dinas Perternakan, Dinas Perikanan, BUMN dan BUMD lainnya. Dan dianjurkan juga untuk mengadakan pertemuan bersama stakeholder lainnya dalam waktu dekat demi mempersiapkan kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikat Halal 2025.
“Kita perlu menambah stakeholder untuk mendukung percepatan sertifikasi halal, bisa dari dinas perdagangan, dinas pertanian, dan lain-lain,” ujarnya.