DPC GMNI KUBU RAYA MENUNTUT KARHUTLA DITETAPKAN SEBAGAI BENCANA NASIONAL

Kubu Raya – Atas nama perjuangan kaum Marhaenis, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kubu Raya menyatakan sikap tegas terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi ancaman serius bagi keselamatan rakyat, keberlangsungan lingkungan hidup, serta masa depan generasi bangsa.
Karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar hutan dan lahan. Lebih dari itu, karhutla merupakan persoalan kemanusiaan, ekologis, sosial, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat.

Ketua GMNI Kubu Raya Bung Zamrozi mengatakan Ketika kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap, mengancam kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, mengganggu aktivitas pendidikan dan perekonomian, serta mengancam ruang hidup masyarakat, maka negara tidak boleh memandang persoalan ini sebagai masalah rutin yang dapat diselesaikan dengan pendekatan biasa. “Bagi GMNI, keselamatan rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup, dan kepentingan ekonomi tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan manusia.”

Kami mempertanyakan keseriusan penanganan karhutla apabila bencana yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat terus berulang tanpa penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.
Pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman ketika api telah meluas. Negara harus hadir melalui kebijakan pencegahan yang serius, penegakan hukum yang adil, perlindungan kesehatan masyarakat, pemulihan lingkungan, serta pertanggungjawaban terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

GMNI Cabang Kubu Raya menilai bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terkoordinasi, dan sebanding dengan skala ancaman yang dihadapi. Apabila dampak kebakaran telah melampaui kemampuan penanganan daerah dan memenuhi indikator yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Pusat harus mengambil langkah strategis, termasuk penetapan status Bencana Nasional sesuai ketentuan hukum yang berlaku Ujar Zamrozi

Kami tidak ingin karhutla terus dinormalisasi sebagai peristiwa tahunan. Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak kerusakan lingkungan. Kami tidak ingin penanganan bencana berhenti pada pemadaman api, sementara persoalan tata kelola lahan, pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum tidak diselesaikan secara menyeluruh.
Bagi kami, persoalan ini bukan hanya tentang hutan yang terbakar, tetapi tentang keberpihakan negara kepada rakyat. Sebab ketika udara tercemar dan kesehatan masyarakat terancam, rakyat berhak memperoleh perlindungan nyata dari negara.
Atas dasar itu, DPC GMNI Kubu Raya menyampaikan tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Pusat sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengevaluasi dan menetapkan status Bencana Nasional terhadap karhutla apabila skala, dampak, dan kondisi penanganannya memenuhi kriteria hukum yang berlaku.
2. Mendesak pengerahan sumber daya nasional secara maksimal untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, memperkuat operasi penanggulangan darurat, dan melindungi masyarakat terdampak.
3. Menuntut perlindungan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang aman dari paparan asap, serta informasi kualitas udara yang akurat dan terbuka.
4. Mendesak penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melanggar hukum, termasuk korporasi apabila ditemukan bukti keterlibatannya.
5. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan lahan, termasuk pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan kebakaran serta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan sesuai ketentuan hukum.
6. Mendesak pemerintah menjamin keterbukaan informasi dan akuntabilitas anggaran dalam penanganan karhutla agar setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya dapat diawasi oleh masyarakat.
7. Menuntut pemulihan lingkungan dan perlindungan ruang hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan yang terdampak kebakaran serta kehilangan sumber penghidupan.u
8. Mendesak penyusunan strategi pencegahan jangka panjang yang terukur, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, organisasi mahasiswa, serta komunitas lokal agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun.

GMNI Cabang Kubu Raya menegaskan bahwa negara tidak boleh hadir hanya dalam bentuk pernyataan dan seremonial. Kehadiran negara harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tindakan yang dapat diukur, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.
Sebagai organisasi perjuangan yang berlandaskan Marhaenisme, GMNI memandang bahwa rakyat kecil tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari persoalan lingkungan yang tidak mereka kendalikan. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah, hutan, dan lingkungan yang sehat berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kepastian atas masa depannya.
Kami menolak segala bentuk pembiaran terhadap kerusakan lingkungan. Kami menolak normalisasi kabut asap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Kami menuntut agar penanganan karhutla menjadi prioritas serius dalam agenda perlindungan rakyat dan penyelamatan lingkungan hidup.
Kepada Pemerintah Pusat, kami tegaskan: jangan tunggu penderitaan rakyat semakin meluas untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Jangan biarkan karhutla menjadi rutinitas tahunan yang terus mengorbankan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Apabila kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penanganan telah membutuhkan mobilisasi kekuatan nasional, maka respons negara harus hadir dengan skala yang sepadan. Penetapan status Bencana Nasional harus dipertimbangkan secara serius berdasarkan kondisi faktual, kebutuhan penanganan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi GMNI, perjuangan ini bukan semata-mata tuntutan administratif mengenai status bencana. Perjuangan ini adalah tuntutan atas tanggung jawab negara, perlindungan hak rakyat, penegakan keadilan ekologis, dan keberanian menyelesaikan akar persoalan karhutla.
Kami berdiri bersama masyarakat yang menginginkan udara bersih, lingkungan yang sehat, dan masa depan yang bebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Atas nama kemanusiaan, keadilan sosial, dan keselamatan rakyat, DPC GMNI Kubu Raya mendesak Pemerintah Pusat untuk bertindak tegas, mengambil langkah konkret, dan menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional apabila persyaratan hukum terpenuhi.
Sebab hutan bukan sekadar komoditas. Lingkungan bukan sekadar objek eksploitasi. Dan rakyat bukan pihak yang boleh terus-menerus menanggung akibat dari kegagalan pengelolaan lingkungan.

Penulis

zona kalbar
Visited 22 times, 1 visit(s) today
Ringkasan Konten

Tinggalkan Balasan