PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM – Sebagai ibu kota provinsi yang melaju menuju predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama, Kota Pontianak masih menghadapi tantangan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak (RRI Pontianak, 2025). Sepanjang 2025, Pontianak tercatat menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan Barat dengan 39 kasus kekerasan terhadap anak, mencakup kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga penelantaran.
Tingginya angka ini menunjukkan payung regulasi seperti Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 dan layanan shelter belum sepenuhnya mampu membendung akar persoalan di lapangan (Universitas Tanjungpura, 2023; Garuda Kemdiktisaintek, 2023).
Tembok Sunyi di Dalam Rumah
Hambatan terbesar pencegahan kekerasan di masyarakat urban seperti Pontianak sering bersumber dari tembok sunyi di dalam rumah tangga. Banyak korban enggan melapor karena rasa malu, stigma sosial, dan anggapan keliru bahwa urusan domestik adalah wilayah privat yang tabu diintervensi orang luar. Padahal, intervensi primer berbasis keluarga dan lingkungan terdekat merupakan strategi paling efektif untuk memutus rantai kekerasan sejak dini (ResearchGate, 2022).
Untuk menembus sekat kultural tersebut, pencegahan di Pontianak perlu dibumikan melalui kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat multikultural.
Pontianak berakar kuat pada peradaban Melayu Kesultanan Kadriah, sekaligus diperkaya keberagaman etnis Dayak, Tionghoa, Bugis, dan Madura. Modal sosial ini sangat besar.
Dalam tradisi Melayu Pontianak dikenal falsafah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah, serta prinsip menjaga marwah keluarga. Secara hakiki, marwah (kehormatan) dalam budaya Melayu tidak pernah membenarkan tindakan kasar atau dominasi atas anggota keluarga yang lemah. Sebaliknya, kehormatan seorang kepala keluarga diukur dari kemampuannya mengayomi, bersikap santun melalui tunjuk ajar, dan menghadirkan rasa aman di dalam rumah.
Menghidupkan kembali pemaknaan marwah yang sejati dapat mengoreksi pola asuh keras dan mematahkan budaya membungkam korban demi alasan menutup aib keluarga.
Pentahelix: Agar Budaya Tidak Berhenti Jadi Wacana
Agar nilai budaya lokal tidak berhenti sebagai wacana normatif, implementasinya harus digerakkan melalui kolaborasi Pentahelix yang menyatukan lima aktor pembangunan: pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media (Carayannis et al., 2012; Kementerian PPPA, 2021).
1. Pemerintah. Pemerintah Kota Pontianak melalui DP2KBP3A, KPAD, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu memastikan rancangan kebijakan daerah termasuk Raperda Pemajuan Kebudayaan Kota Pontianak mengintegrasikan nilai perlindungan perempuan dan anak (Pontianak Post, 2026). Pemerintah juga berperan menyediakan anggaran dan legitimasi bagi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kelurahan agar bersinergi dengan RT/RW dan lembaga adat setempat (Guetilang, 2026).
2. Komunitas dan Masyarakat. Tokoh adat, pemuka agama, majelis taklim, rumah ibadah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan seperti LKP3A Fatayat NU Kota Pontianak merupakan ujung tombak yang paling dekat dengan warga. Sinergi yang menggandeng penyuluh lintas agama dan organisasi perempuan terbukti efektif menyentuh kesadaran keluarga dari hulu melalui pendekatan kultural dan religius (Kemenag Kota Pontianak, 2026; Instagram PC Fatayat NU Pontianak, 2026). Namun pelibatan tokoh adat dan komunitas wajib berpegang pada prinsip keadilan yang memulihkan korban, bukan memaksa perdamaian yang mengabaikan keselamatan perempuan dan anak (Komnas Perempuan, 2024).
3. Akademisi. Perguruan tinggi di Pontianak berperan strategis mengkaji dan mengemas ulang kearifan lokal seperti konsep marwah, tunjuk ajar, dan nilai solidaritas berkampung menjadi modul pengasuhan positif (positive parenting) berbasis budaya. Melalui pengabdian kepada masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN), akademisi dapat mendampingi kader kelurahan dalam melakukan pemetaan kerentanan keluarga secara ilmiah.
4. Dunia Usaha. Pelaku usaha lokal, perbankan daerah, dan korporasi dapat berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung kemandirian ekonomi perempuan penyintas kekerasan. Selain itu, sektor swasta dapat mengadopsi kebijakan tempat kerja ramah anak dan perempuan guna mengurangi tekanan ekonomi dan beban ganda yang kerap memicu konflik domestik.
*5. Media.* Media massa lokal dan kreator konten digital di Pontianak memegang kendali dalam membentuk narasi publik. Alih-alih mengeksploitasi sensasi kasus kekerasan yang justru memicu stigma bagi korban, media harus menjadi ruang edukasi yang mempopulerkan kembali nilai-nilai budaya lokal yang santun, menyosialisasikan kanal pengaduan resmi, serta mengawal akuntabilitas layanan perlindungan.
*Penutup*
Pada akhirnya, menjadikan Pontianak sebagai kota yang tangguh dan bersahabat bagi perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum di hilir. Ketika nilai luhur budaya lokal kembali dijadikan benteng moral dan ditopang kolaborasi Pentahelix yang solid, perlindungan terhadap kelompok rentan akan tumbuh sebagai kesadaran kolektif yang mengakar kuat di Bumi Khatulistiwa.
Penulis
- Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.
- November 14, 2026BeritaMenjaga Marwah Kota Bersahabat: Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Berbasis Budaya Lokal dan Sinergi Pentahelix
- November 12, 2026BeritaPerluas Jaringan PMB 2027–2028, STAI Mempawah Jalin Kemitraan dengan Penyuluh Agama KUA Sungai Kunyit
- November 8, 2026BeritaBeranda Imigrasi Hadir di MPP Ketapang, Franciscus Sibarani Tekankan Pentingnya Kemudahan Akses Layanan Paspor bagi Masyarakat
- November 8, 2026BeritaPengembangan PLBN Temajuk, Franciscus Sibarani Tekankan Pentingnya Kesiapan Layanan Keimigrasian di Perbatasan