PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM – Anggota DPR RI sekaligus Anggota MPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, menggelar Sarasehan Kebangsaan bersama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan yang merupakan salah satu program MPR RI tersebut diikuti sekitar 150 peserta, terdiri atas warga binaan dan pegawai Lapas Kelas IIA Pontianak. Dalam kegiatan ini, Sibarani didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak, Ridha Ansari, A.Md.IP., S.H., M.Si., beserta jajaran pejabat struktural.
Baca juga:Banjir Kembali Hantui Pontianak, Drainase Dinilai Perlu Dibenahi Menyeluruh
Baca juga:13 Korporasi Tersangka Karhutla Berada di Kalbar, Sibarani Apresiasi Langkah Bareskrim
Mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman kebangsaan, konstitusi, serta hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Dalam pemaparannya, Sibarani menegaskan bahwa kehadirannya di lingkungan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan.
Menurutnya, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak sebagai warga negara dan tidak boleh terabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Warga binaan juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Kehadiran kami di sini merupakan salah satu bentuk hadirnya negara melalui wakil rakyat untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sibarani.
Politikus Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I itu menjelaskan bahwa MPR RI memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan hanya sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan konstitusional, tetapi juga sebagai rumah kebangsaan yang mempertemukan berbagai golongan, pandangan, dan aspirasi masyarakat.

Sibarani menekankan bahwa keberagaman pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, MPR harus menjadi ruang bersama untuk membangun dialog dan memperkuat persatuan bangsa.
“Sebagai rumah kebangsaan, MPR adalah rumah bersama bagi seluruh golongan, pandangan, dan aspirasi. Kita tidak harus memiliki pandangan yang sama, tetapi justru melalui perbedaan itulah dialog kebangsaan menjadi penting,” jelasnya.
Ia kemudian menguraikan tiga peran penting MPR, yakni sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat.
Sebagai rumah kebangsaan, MPR menjadi tempat bertemunya berbagai aspirasi masyarakat yang dibawa oleh anggota DPR RI dan DPD RI. Sementara itu, sebagai pengawal konstitusi, MPR memiliki tanggung jawab untuk merawat pemahaman dan kesadaran masyarakat agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa dihormati dan dijalankan.
Adapun sebagai penjaga kedaulatan rakyat, MPR berperan memastikan kehidupan ketatanegaraan tetap berjalan berdasarkan konstitusi dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat.
Menurut Sibarani, menjalankan tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
Ia mengingatkan bahwa MPR merupakan lembaga yang beranggotakan wakil rakyat dari DPR RI dan DPD RI, yang membawa beragam aspirasi masyarakat dalam proses ketatanegaraan.
Dalam kesempatan tersebut, Sibarani juga menjelaskan sejumlah tugas dan kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945, antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya melalui mekanisme konstitusional.
Ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab MPR dalam menjaga kesinambungan kehidupan bernegara.
“Tugas dan tanggung jawab MPR sangat besar, terutama dalam situasi bangsa yang terus menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, diperlukan doa, dukungan, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan sesuai konstitusi,” ungkapnya.
Tidak hanya membahas kelembagaan MPR, Sibarani turut menyampaikan pentingnya pemahaman mengenai hak-hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak serta-merta menghilangkan seluruh hak seseorang sebagai warga negara. Hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan tetap harus dihormati dan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, warga binaan tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pembinaan, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.
Melalui Sarasehan Kebangsaan ini, Sibarani berharap pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, demokrasi, dan kedaulatan rakyat dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kebangsaan, kesadaran konstitusi, dan semangat persatuan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Penulis

- Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.
- November 16, 2026BeritaSarasehan Kebangsaan di Lapas Pontianak, Sibarani Tegaskan MPR Rumah Kebangsaan bagi Seluruh Rakyat
- November 16, 2026BeritaBanjir Kembali Hantui Pontianak, Drainase Dinilai Perlu Dibenahi Menyeluruh
- November 14, 2026BeritaMenjaga Marwah Kota Bersahabat: Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Berbasis Budaya Lokal dan Sinergi Pentahelix
- November 12, 2026BeritaPerluas Jaringan PMB 2027–2028, STAI Mempawah Jalin Kemitraan dengan Penyuluh Agama KUA Sungai Kunyit

