YOGYAKARTA, ZONAKALBAR.COM — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI menjaring masukan dari pelaku usaha, akademisi, pemerintah daerah, praktisi, dan pemangku kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari proses penyempurnaan RUU Desain Industri.
Wakil Ketua Pansus RUU Desain Industri DPR RI, Franciscus Sibarani, mengatakan kunjungan kerja dan diskusi publik yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Jumat (25/9/2026), menjadi bagian penting untuk memastikan pembahasan RUU dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan desain industri.
“Dalam rangka pembahasan RUU tentang Desain Industri, kunjungan kerja Pansus penting untuk menerima masukan dari masyarakat, akademisi, dan stakeholder lainnya. Ini bagian dari upaya memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses legislasi,” kata Sibarani.
Menurut Sibarani, masukan dari Yogyakarta menjadi penting karena daerah ini memiliki ekosistem industri kreatif, kerajinan, UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas pendesain yang menghasilkan beragam produk dengan nilai desain. Kondisi tersebut memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan pelaku usaha terhadap pelindungan dan kepastian hukum desain industri.
“Yogyakarta memiliki banyak karya dan produk yang bertumpu pada kreativitas serta desain. Karena itu, kita ingin mendengar langsung kebutuhan para pelaku usaha, pendesain, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar RUU yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” ujarnya.
Sibarani mengatakan desain industri tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif pendaftaran kekayaan intelektual. Lebih dari itu, desain memiliki keterkaitan dengan daya saing produk, perdagangan, perindustrian, investasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.
Karena itu, ia menilai RUU Desain Industri perlu memberikan kepastian hukum sekaligus nilai ekonomi bagi para pemegang hak. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah bagaimana kekayaan intelektual, termasuk desain industri, dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih kuat dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bagian dari akses pembiayaan, termasuk melalui skema jaminan fidusia.
“Kalau sebuah desain memiliki nilai ekonomi, maka pelindungannya juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi kepada penciptanya atau pemegang hak. Ini yang perlu kita pikirkan dalam RUU ini, termasuk bagaimana kekayaan intelektual dapat menjadi bagian dari akses pembiayaan,” jelas Sibarani.
Selain aspek nilai ekonomi, Sibarani mengatakan Pansus juga mencermati kebutuhan untuk mempercepat proses layanan desain industri serta memastikan mekanisme perlindungan hukum berjalan secara efektif. Regulasi, menurutnya, harus mampu mengikuti perkembangan dunia usaha dan teknologi tanpa mengurangi kepastian hukum bagi pendesain maupun pelaku industri.
“Jangan sampai proses pelindungan yang seharusnya memberikan kepastian justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Karena itu, aspek kecepatan layanan, kepastian hukum, mekanisme perlindungan, dan akses terhadap manfaat ekonomi harus kita lihat secara menyeluruh,” katanya.
Sibarani menegaskan seluruh masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pembahasan Pansus dalam menyempurnakan RUU Desain Industri yang merupakan RUU inisiatif pemerintah dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Ia berharap RUU Desain Industri nantinya tidak hanya memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya industri kreatif, memperkuat daya saing UMKM, serta meningkatkan nilai ekonomi karya dan inovasi masyarakat.
“Desain industri yang lahir dari kreativitas masyarakat harus memiliki pelindungan yang kuat, kepastian hukum, dan nilai ekonomi yang dapat mendukung perekonomian nasional,” pungkas Sibarani.
Penulis
- Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.
- September 29, 2026BeritaJaring Masukan di Yogyakarta, Sibarani Dorong RUU Desain Industri Beri Kepastian dan Nilai Ekonomi bagi UMKM
- September 29, 2026BeritaFranciscus Sibarani: Tujuh UU Baru Daerah Kalbar Harus Bermuara pada Pelayanan dan Pembangunan yang Lebih Baik
- September 29, 2026BeritaTujuh Daerah Kalbar Kini Punya Dasar Hukum Baru, Franciscus Sibarani: Kepastian Hukum Daerah Harus Semakin Kuat
- September 28, 2026BeritaDari Komitmen ke Aksi Nyata, Franciscus Sibarani Realisasikan 20 Ribu Masker dan 150 Oksigen untuk Kubu Raya