PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM – Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak modal untuk tumbuh lebih jauh. Sumber daya alam, posisi strategis di perbatasan, kekuatan UMKM, tenaga kerja muda, hingga kekayaan budaya menjadi potensi besar yang bisa membawa daerah ini naik kelas.
Namun bagi Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat I, Franciscus Sibarani, pembangunan Kalbar tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek fisik atau besarnya investasi yang masuk. Pembangunan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
“Kalbar harus naik kelas. Tetapi naik kelas itu bukan hanya soal proyek besar atau investasi masuk. Yang paling penting adalah bagaimana investasi itu membuka lapangan kerja, menyiapkan SDM lokal, menggerakkan UMKM, dan melindungi masyarakat,” ujar Sibarani.
Pandangan itu tidak lepas dari perjalanan Sibarani sebelumnya. Ia pernah memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, lembaga yang berperan penting dalam tata kelola investasi nasional. Dari pengalaman tersebut, Sibarani melihat bahwa investasi yang baik bukan hanya yang besar secara angka, tetapi yang mampu memberi dampak langsung bagi daerah dan masyarakat.
Selain itu, Sibarani juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum APINDO dalam struktur nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia. Posisi ini membuatnya dekat dengan dunia usaha, sekaligus memahami bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan dialog yang sehat antara pemerintah, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat.
Menurut Sibarani, Kalbar membutuhkan investasi yang memiliki arah jelas. Investasi harus membuka ruang bagi tenaga kerja lokal, memberi tempat bagi UMKM daerah, serta tidak mengabaikan perlindungan sosial dan lingkungan.
“Investasi penting, tetapi investasi harus punya wajah manusia. Ukurannya bukan hanya berapa besar modal yang masuk, tetapi apakah anak muda daerah mendapat pekerjaan, apakah UMKM ikut tumbuh, apakah desa mendapat akses, dan apakah masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Kini, sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Sibarani menilai agenda pembangunan daerah harus semakin dekat dengan kebutuhan warga. Infrastruktur seperti jalan, listrik, pelabuhan, dan kawasan ekonomi memang penting. Tetapi semua itu harus diikuti dengan peningkatan kualitas manusia.
Ia menyebut pendidikan, pelatihan kerja, akses kesehatan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian yang tidak boleh tertinggal dari agenda pembangunan Kalbar.
“Jalan, listrik, pelabuhan, dan kawasan ekonomi itu penting. Tetapi semua harus bermuara pada manusia. Kalau infrastruktur dibangun tetapi warga tidak mendapat manfaat, maka pembangunan belum sepenuhnya berhasil,” ujar Sibarani.
Salah satu perhatian penting, menurutnya, adalah kesiapan sumber daya manusia lokal. Kalbar tidak boleh hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakatnya belum cukup disiapkan untuk mengambil peluang kerja yang lahir dari investasi tersebut.
Karena itu, Sibarani mendorong penguatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, sertifikasi, dan kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemerintah daerah.
“Kalau investasi datang tetapi SDM lokal tidak disiapkan, masyarakat hanya akan menjadi penonton. Karena itu, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja harus menjadi bagian dari strategi investasi Kalbar,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Barat memiliki karakter yang berbeda dari banyak daerah lain. Ada wilayah perbatasan, desa-desa pedalaman, masyarakat adat, kawasan hutan, sungai, dan komunitas lokal yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan Kalbar tidak bisa hanya memakai ukuran ekonomi. Ada aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang harus dijaga agar investasi tidak menimbulkan jarak baru antara pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Kalbar punya tantangan yang khas. Ada perbatasan, pedalaman, masyarakat adat, dan desa-desa yang akses dasarnya masih harus diperkuat. Maka pembangunan Kalbar harus memakai pendekatan yang adil dan melindungi manusia,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Sibarani mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan membangun kerja sama yang lebih konkret. Dunia usaha, menurutnya, tidak cukup hanya hadir sebagai investor, tetapi juga harus menjadi mitra dalam menyiapkan tenaga kerja lokal dan membuka ruang bagi UMKM daerah.
“Dunia usaha harus menjadi mitra pembangunan daerah. Daerah menyediakan ruang dan sumber daya, maka masyarakat lokal juga harus mendapat kesempatan kerja, pelatihan, dan peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Sibarani juga menilai Kalbar tidak boleh terus-menerus dikenal hanya sebagai daerah penghasil bahan mentah. Ke depan, daerah ini perlu memperkuat nilai tambah melalui hilirisasi, ekonomi kreatif, produk lokal, pendidikan vokasi, dan perlindungan terhadap kekayaan budaya.
“Kalbar tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah penghasil bahan mentah. Kita harus membangun nilai tambah. Anak mudanya harus terampil, UMKM-nya harus tumbuh, dan kekayaan lokalnya harus dilindungi,” katanya.
Bagi Sibarani, investasi berkeadilan adalah investasi yang tidak menyingkirkan masyarakat, tidak merusak ruang hidup, dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Investasi harus memberi manfaat nyata bagi warga, terutama dalam bentuk pekerjaan layak, peningkatan keterampilan, akses ekonomi, dan perlindungan sosial.
“Pembangunan Kalbar harus melindungi manusia. Investasi harus memberi harapan, bukan hanya angka. Kalau masyarakat lebih berdaya, anak muda punya masa depan, dan desa ikut bergerak, baru kita bisa mengatakan Kalbar benar-benar naik kelas,” tutup Sibarani.