PONTIANAK – Aksi PMII Kalbar digelar oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pontianak Raya di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (29/6/2026). Aksi unjuk rasa tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam aksi bertajuk “Kalbar Cemas”, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang dianggap perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Massa aksi mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera mengambil langkah konkret terhadap lima persoalan utama, yaitu:
Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Transparansi pendapatan daerah serta alokasi anggaran yang akuntabel.
Penindakan tegas terhadap praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Pengusutan dugaan mafia dan pungutan liar (pungli) di sektor bahan bakar minyak (BBM).
Kelima tuntutan tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan membutuhkan penyelesaian yang serius dari pemerintah.
PMII: Mahasiswa Hadir Mengawal Kepentingan Rakyat
Koordinator Lapangan aksi, Faisal, mengatakan demonstrasi tersebut bukan bertujuan menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi Kalimantan Barat.
Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya yang besar, namun masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara optimal.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk mengingatkan pemerintah agar lebih serius memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalbar memiliki potensi besar, namun hingga kini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan secara maksimal,” ujar Faisal.
Ia menilai masyarakat berhak menikmati pembangunan yang merata, pelayanan pendidikan yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Soroti Tambang Ilegal dan Dugaan Mafia BBM
Selain pembangunan infrastruktur dan pendidikan, PMII Pontianak Raya juga menyoroti maraknya praktik tambang ilegal yang dinilai merugikan daerah dan berdampak terhadap lingkungan.
Mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik mafia serta pungutan liar (pungli) di sektor distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut mereka, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan terbebas dari praktik-praktik yang merugikan.
Mahasiswa Minta Pemprov Kalbar Membuka Ruang Dialog
Dalam aksi tersebut, massa berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan memberikan komitmen nyata terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan.
PMII Pontianak Raya menegaskan akan terus mengawal perkembangan penyelesaian berbagai persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.
Aksi berlangsung tertib dengan mengusung semangat “Satu Barisan, Satu Perjuangan untuk Kalbar yang Lebih Berkeadilan.”
Melalui aksi PMII Kalbar Cemas, mahasiswa berharap pemerintah daerah semakin responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, pembangunan yang merata, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.**
Penulis
Ade Putra
Ade Khairul Arya Putra adalah penulis zonaalbar.com, Media Informasi dan Jaringan Kalbar. Aktif menulis isu politik, ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan daerah di Kalimantan Barat sejak 2026.