KETAPANG, ZONAKALBAR.COM – Forum Komunikasi Masyarakat di Ketapang menjadi ruang menjembatani regulasi pusat dengan realitas masyarakat yang jauh dari pusat layanan

Jarak geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan hukum.

Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, Franciscus Sibarani, dalam Forum Komunikasi Masyarakat Terkait Layanan Hukum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (27/72026).

Air Upas menjadi salah satu contoh wilayah yang menghadapi tantangan akses akibat jarak geografis. Dari Pontianak, perjalanan darat menuju Air Upas dapat mencapai sekitar 12 jam, sementara dari Kota Ketapang sekitar 5 jam.

Menurut Sibarani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya negara menghadirkan informasi dan layanan hukum sedekat mungkin dengan masyarakat.

“Dalam berbagai kesempatan turun ke masyarakat, saya sering merasa miris melihat banyak masyarakat kita yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum,” ujar Sibarani.

Ia menilai, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan membutuhkan akses terhadap informasi hukum yang memadai agar dapat memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

“Jangan sampai masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan justru menjadi pihak yang paling sulit memperoleh akses terhadap pelayanan hukum,” katanya.

Forum tersebut membahas dua bidang hukum yang bersentuhan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat, yakni bidang ketatanegaraan yang mencakup kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik, serta bidang pidana yang meliputi penyidikan, keterangan ahli, grasi, hingga identifikasi melalui daktiloskopi.

Bagi Sibarani, kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai sosialisasi satu arah.

“Regulasi yang baik harus dipahami oleh masyarakat. Karena itu, forum komunikasi seperti ini harus menjadi jembatan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran negara dalam pelayanan hukum harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Ia menegaskan, keberhasilan layanan hukum tidak cukup hanya diukur dari kualitas regulasi atau sistem yang dibangun.

“Yang paling penting adalah masyarakat memahami haknya, dan memperoleh akses informasi. Hukum harus hadir dalam bentuk pencegahan, edukasi, pendampingan, dan pemberian akses terhadap keadilan.” katanya.

Sebagai mitra kerja Kementerian Hukum, Komisi XIII DPR RI, lanjut Sibarani, akan terus mendorong agar kebijakan dan pelayanan hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Jangan biarkan jarak menjauhkan masyarakat dari hukum. Hukum harus hadir, dekat, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkas Sibarani.

Penulis

Kang Rois: Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.

Terbaru

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Ringkasan Konten

Franciscus Sibarani Dorong Layanan Hukum Menjangkau Wilayah Terpencil hingga Air Upas

Penulis

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Informasi