ZONAKALBAR.COM, PONTIANAK– Distribusi BBM dan Elpiji Pontianak menjadi sorotan dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di ibu kota Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Pontianak menilai kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi karena distribusi energi yang lancar akan mendukung arus logistik, menjaga biaya transportasi tetap stabil, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Distribusi energi kembali menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga di Kota Pontianak. Di tengah ketergantungan Kalimantan Barat terhadap pasokan barang dari luar daerah, kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap biaya logistik, harga kebutuhan pokok, hingga laju inflasi.
Persoalan tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Dalam forum itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola distribusi energi agar pengendalian inflasi tidak hanya bersifat jangka pendek.
Inflasi Berawal dari Rantai Distribusi
Selama ini, pembahasan inflasi sering kali berfokus pada harga komoditas pangan. Namun, menurut Bahasan, persoalan distribusi energi justru menjadi salah satu mata rantai yang menentukan kelancaran pasokan barang ke pasar.
Ketika distribusi BBM mengalami kendala, biaya transportasi ikut meningkat. Dampaknya, distribusi bahan pangan, kebutuhan pokok, hingga komoditas strategis menjadi lebih mahal sehingga harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kalimantan Barat yang masih mengandalkan pasokan dari luar wilayah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Antrean SPBU Dinilai Berdampak pada Aktivitas Ekonomi
Bahasan juga menyoroti antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pontianak. Menurutnya, persoalan itu bukan sekadar masalah pelayanan, tetapi dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Antrean yang berkepanjangan membuat distribusi barang menjadi kurang efisien. Pelaku usaha, khususnya sektor perdagangan dan jasa, ikut merasakan dampaknya karena waktu operasional menjadi lebih panjang sementara biaya distribusi meningkat.
Karena itu, ia berharap pengelolaan distribusi BBM dapat diperbaiki sehingga pasokan tetap tersedia dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.
Elpiji Subsidi Harus Tepat Sasaran
Selain BBM, perhatian juga tertuju pada distribusi elpiji subsidi tabung 3 kilogram. Pemerintah Kota Pontianak menilai penyaluran gas bersubsidi harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pemberlakuan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang usaha laundry menggunakan elpiji bersubsidi.
Kebijakan tersebut diambil agar kuota subsidi tidak beralih kepada pelaku usaha yang semestinya menggunakan elpiji nonsubsidi.
Pengawasan Agen dan Pangkalan Perlu Diperketat
Di lapangan, pemerintah masih menemukan adanya penjualan elpiji subsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik tersebut dinilai dapat mengurangi akses masyarakat terhadap energi bersubsidi sekaligus memicu kenaikan biaya hidup.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap agen maupun pangkalan. Penegakan aturan dinilai penting untuk memastikan distribusi subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Respons Cepat Dibutuhkan
Selain pengawasan, Bahasan juga mengusulkan agar tersedia layanan pengaduan yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan distribusi energi seharusnya dapat diselesaikan sejak awal tanpa harus menunggu antrean panjang atau menjadi perhatian publik terlebih dahulu.
Respons yang cepat dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi sebelum gangguan distribusi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Distribusi Lancar, Inflasi Lebih Terkendali
Pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada operasi pasar atau stabilisasi harga pangan. Kelancaran distribusi energi, pengawasan subsidi yang tepat sasaran, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan penyedia energi menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Dengan sistem distribusi yang lebih baik, biaya logistik dapat ditekan, pasokan barang tetap terjaga, dan masyarakat memperoleh akses terhadap BBM maupun elpiji sesuai kebutuhan. Pada akhirnya, stabilitas harga dapat dipertahankan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah berharap sinergi seluruh pihak dapat terus diperkuat agar tantangan distribusi energi di Pontianak tidak berkembang menjadi pemicu inflasi maupun hambatan bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca juga: Harga Emas di Pontianak Hari Ini Naik atau Turun? Simak Update Terbaru Sebelum Membeli
Penulis
- Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.
- Juli 22, 2026PontianakDistribusi BBM dan Elpiji Pontianak Jadi Kunci Pengendalian Inflasi, Ini Sorotan Pemkot
- Juli 21, 2026PendidikanKetua BEM UNU Kalbar Berharap Publik Tak Girang Opini Yang Belum Jelas Faktanya
- Juli 17, 2026OlahragaSpanyol vs Argentina: Final Piala Dunia 2026, Prediksi Skor, Head to Head, Susunan Pemain dan Duel Yamal vs Bintang Argentina
- Juli 17, 2026BeritaPerkuat Produktivitas Sawit Berkelanjutan, BPDP dan Ditjenbun bersama PT TKM Fasilitasi Pelatihan Budi Daya bagi Pekebun Kalbar melalui Program SDM Perkebunan 2026