KETAPANG, ZONAKALBAR.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, mengapresiasi pengembangan layanan berbasis digital melalui AHU Online sebagai upaya mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi hukum.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Masyarakat Terkait Layanan Hukum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (27/7/2026).
Baca juga:Franciscus Sibarani Dorong Layanan Hukum Menjangkau Wilayah Terpencil hingga Air Upas
Namun, Sibarani mengingatkan bahwa digitalisasi harus diikuti dengan penguatan literasi, pendampingan, dan infrastruktur pendukung.
“Digitalisasi memang penting. Tetapi jangan sampai digitalisasi justru menciptakan kesenjangan baru antara masyarakat di kota besar dengan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan,” ujar Sibarani.
Ia menyampaikan, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan harus tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan hukum.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, tetapi juga dengan ketersediaan infrastruktur digital.
Baca juga:Franciscus Sibarani Dorong Posbakum Jadi Pintu Pertama Akses Hukum Masyarakat Desa
“Kalau masyarakatnya sudah berada jauh dari pusat layanan, kemudian sinyalnya juga masih terbatas, tentu digitalisasi belum otomatis membuat layanan menjadi lebih mudah diakses,” katanya.
Karena itu, digitalisasi perlu berjalan bersama dengan peningkatan literasi, pendampingan, penguatan jaringan telekomunikasi, dan ketersediaan infrastruktur digital.
“Jangan sampai kita membangun sistem digital, tetapi masyarakat yang paling membutuhkan layanan justru tidak dapat mengaksesnya karena keterbatasan informasi, jaringan, atau pendampingan,” ujarnya.
Baca juga:Franciscus Sibarani Apresiasi Prestasi Kontingen Kubu Raya Raih 48 Medali di FORPROV II Kalbar 2026
Menurut Sibarani, tantangan akses menjadi semakin penting untuk diperhatikan di wilayah yang memiliki jarak geografis cukup jauh dari pusat pemerintahan dan layanan.
“Transformasi digital harus membuat layanan semakin dekat dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan justru semakin tertinggal karena tidak memiliki akses terhadap teknologi dan informasi,” katanya.
Ia menilai, digitalisasi layanan hukum perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan.
Karena itu, pengembangan sistem digital harus dibarengi dengan edukasi dan pendampingan di tingkat masyarakat, serta dukungan terhadap infrastruktur konektivitas di wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan.
“Teknologi adalah alat. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian Hukum, Komisi XIII DPR RI, lanjut Sibarani, akan terus mengawal agar transformasi layanan hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
“Ukuran keberhasilan digitalisasi adalah masyarakat dapat menggunakannya dan apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Sibarani.
Penulis
- Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.
- Juli 28, 2026BeritaEmpat Kekayaan Tradisional Ketapang Dicatat sebagai KIK, Franciscus Sibarani Dorong Perlindungan Warisan Budaya
- Juli 28, 2026BeritaFranciscus Sibarani: Digitalisasi Layanan Hukum Jangan Ciptakan Kesenjangan Baru
- Juli 28, 2026BeritaFranciscus Sibarani Dorong Posbakum Jadi Pintu Pertama Akses Hukum Masyarakat Desa
- Juli 28, 2026BeritaFranciscus Sibarani Dorong Layanan Hukum Menjangkau Wilayah Terpencil hingga Air Upas