Franciscus Sibarani Dorong Kementerian HAM Perkuat Respons atas Persoalan Masyarakat

ZONAKALBAR.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Franciscus Sibarani, menyampaikan apresiasi atas peran Wilayah Kerja Kementerian HAM Kalimantan Tengah di Kalimantan Barat yang telah turut merespons sejumlah persoalan masyarakat di daerah.

Baca juga:Franciscus Sibarani: HAM Harus Hadir dalam Kehidupan Warga, Termasuk Hak Mendapat Informasi yang Benar

Hal tersebut disampaikan Sibarani dalam kegiatan Implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kamis (10/9).

Menurutnya, kehadiran perangkat Kementerian HAM di daerah penting karena persoalan HAM sering kali muncul dalam konteks yang sangat spesifik dan membutuhkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat setempat.

“Ini yang menurut saya penting. Kementerian HAM tidak hanya hadir dalam bentuk sosialisasi, tetapi juga memiliki peran ketika ada persoalan konkret di masyarakat. Peran di daerah ini perlu terus diperkuat karena mereka yang paling dekat dengan dinamika dan persoalan yang terjadi di lapangan,” kata Sibarani.

Baca juga:Franciscus Sibarani Soroti Akses Bantuan Hukum di Daerah: Ketapang Hanya Miliki Dua OBH

Ia mencontohkan persoalan masyarakat adat di Kualan Hulu yang berkaitan dengan PT Mayawana Persada. Dalam persoalan tersebut, Sibarani mengapresiasi keterlibatan unsur Kementerian HAM di daerah dalam mendorong penanganan yang tetap memperhatikan hak masyarakat adat, sekaligus memastikan proses penyelesaian berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

Hal serupa, lanjutnya, terlihat dalam persoalan tumpang tindih lahan di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang. Persoalan agraria semacam ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga karena menyangkut hak masyarakat, aspek pertanahan, serta kepastian hukum. Karena itu, Kementerian HAM memiliki ruang strategis untuk memastikan perspektif HAM tetap menjadi bagian dari proses penyelesaiannya.

“Persoalan di daerah sering kali tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Karena itu, peran Kementerian HAM di daerah menjadi penting untuk memastikan perspektif HAM masuk dalam proses penanganan, sekaligus membantu menghubungkan persoalan tersebut dengan instansi yang memiliki kewenangan,” ujar Sibarani.

Baca juga:Bahaya Kabut Asap Karhutla bagi Kesehatan, Jangan Anggap Sepele

Sibarani menegaskan, penguatan peran Kementerian HAM di daerah menjadi bagian penting dari pengawasan Komisi XIII DPR RI. Ia berharap keberadaan Wilayah Kerja Kementerian HAM di Kalimantan Barat dapat semakin optimal dalam menerima aspirasi, mengidentifikasi persoalan, dan mendorong koordinasi penyelesaiannya.

Penulis

Kang Rois

Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.

Terbaru

• September 14, 2026BeritaKabut Asap Batasi Mobilitas Warga, Franciscus Sibarani Dorong Layanan TANJAK Imigrasi Kalbar Diperkuat
• September 14, 2026BeritaFranciscus Sibarani Apresiasi Sinergi Imigrasi dan Kepolisian Ungkap Dugaan Scamming WNA di Pontianak
• September 14, 2026BeritaFranciscus Sibarani Dorong Sistem Rehabilitasi ODGJ yang Berkelanjutan
• September 14, 2026BeritaFranciscus Sibarani: Modal Kerukunan Kalbar Harus Terus Dijaga