PONTIANAK, ZONAKALBAR.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Barat I, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, bersama Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendorong penguatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia melalui kegiatan bertema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM” di Pontianak, Kamis, 10 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya agar Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) tidak hanya berhenti sebagai konsep atau regulasi, tetapi benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi Sibarani, persoalan HAM memiliki cakupan yang sangat luas dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Hak atas pendidikan, kesehatan, rasa aman, pelayanan publik hingga memperoleh informasi yang benar merupakan bagian dari hak masyarakat yang perlu dijamin.
Sibarani menekankan pentingnya keberadaan Kementerian HAM benar-benar dirasakan hingga ke daerah.
“Kementerian HAM ini tidak hanya sekadar nama, tetapi bagaimana keberadaannya betul-betul memberikan manfaat dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat,” ujar Sibarani usai kegiatan.
Baca juga:Franciscus Sibarani Hadir Lewat Kepedulian, Staf Kunjungi Keluarga Warga Jelimpo di RS Soedarso
Ia juga mendorong agar edukasi dan pemahaman mengenai HAM tidak hanya berpusat di kota atau lingkungan pemerintahan, tetapi dapat menjangkau masyarakat sampai tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
Hak atas Informasi Juga Hak Asasi Manusia
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Marhasak Reinardo Sinaga, S.H., C.DM., C.PS., C.I.Ad., Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, sebagai narasumber.
Marhasak, yang akrab disapa Edo, menekankan bahwa memperoleh informasi secara tepat, akurat, dan benar merupakan salah satu hak yang penting bagi masyarakat.
Menurutnya, hak memperoleh informasi tidak boleh dipandang sebatas persoalan administrasi atau keterbukaan dokumen pemerintah. Informasi dalam kondisi tertentu bahkan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat.
Baca juga:Pemkot Pontianak Pastikan Pasokan Air untuk Rumah Sakit Tetap Terjagawa
Ia mencontohkan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang dihadapi Kalimantan Barat. Dalam situasi seperti itu, masyarakat membutuhkan informasi yang mudah diakses dan dapat dipercaya, mulai dari lokasi memperoleh masker, akses bantuan medis, ketersediaan air bersih hingga informasi mengenai kualitas air yang dikonsumsi.
Karhutla sendiri masih menjadi persoalan nyata di Kalimantan Barat. Kementerian Kehutanan mencatat operasi penanganan karhutla masih berlangsung hingga September 2026, termasuk penyelamatan satwa terdampak di berbagai lokasi.
Edo mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia.
Menurutnya, ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat, informasi yang akurat dan mudah diperoleh bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari pemenuhan hak masyarakat.
Baca juga:Franciscus Sibarani: 110 Tahun Nyarumkop Jadi Bagian Penting Perjalanan Pendidikan Kalimantan Barat
Sibarani: HAM Harus Dirasakan Masyarakat
Bagi Sibarani, contoh tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai HAM seharusnya semakin dekat dengan persoalan konkret yang dihadapi warga.
HAM tidak hanya berbicara mengenai kasus-kasus besar, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang adil, memperoleh informasi yang benar, memiliki akses terhadap kesehatan dan pendidikan serta mendapatkan perlindungan ketika menghadapi persoalan.
Karena itu, Sibarani melihat kolaborasi antara DPR RI dan Kementerian HAM sebagai salah satu jalan untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat di daerah.
Ia sebelumnya juga menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI memiliki peran untuk menjadi jembatan antara persoalan HAM yang muncul di tengah masyarakat dengan pemerintah melalui Kementerian HAM.
Baca juga:Kabut Asap Paksa Anak Belajar dari Rumah, Franciscus Sibarani Minta Negara Bertindak
Kegiatan tersebut turut dihadiri Zulzaeni Mansyur, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah Wilayah Kerja Kalimantan Barat, bersama unsur akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat serta peserta lainnya.
Dalam kegiatan itu juga ditekankan bahwa implementasi P5HAM membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga negara, perguruan tinggi dan masyarakat agar nilai-nilai HAM benar-benar diterapkan dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari.
Bagi Sibarani, membangun masyarakat sadar HAM pada akhirnya tidak cukup hanya dengan membuat masyarakat mengetahui hak-haknya.
Kesadaran tersebut juga harus diikuti dengan kemampuan masyarakat memperoleh akses pelayanan, menyampaikan persoalan yang dihadapi, mendapatkan informasi yang benar serta memahami kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
“HAM harus semakin dekat dengan masyarakat. Ukurannya bukan hanya berapa banyak kita berbicara tentang HAM, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan bahwa hak mereka dihormati, dilindungi dan dipenuhi,” menjadi pesan yang ingin diperkuat melalui kegiatan tersebut.
Penulis
- Rois Saman merupakan penulis dan editor di Zonakalbar.com yang aktif mengulas berbagai isu, mulai dari berita daerah Kalimantan Barat, politik, pemerintahan, olahraga, pendidikan, hingga informasi publik. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan, dan keberimbangan informasi, Rois Saman berkomitmen menghadirkan berita yang terpercaya, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Zonakalbar.com, ia turut berkontribusi menyajikan informasi terkini yang relevan bagi pembaca di Kalimantan Barat maupun Indonesia.
- September 14, 2026BeritaFranciscus Sibarani dan BPIP Ajak Masyarakat Kubu Raya Jadi Penggerak Nilai Pancasila
- September 14, 2026BeritaFranciscus Sibarani: P5HAM Harus Dirasakan Masyarakat Daerah
- September 14, 2026BeritaFranciscus Sibarani: Pastikan Pelindungan Saksi dan Korban Menjangkau Daerah
- September 14, 2026BeritaFranciscus Sibarani Libatkan BEM FH Untan di P5HAM: Mahasiswa Harus Diberi Ruang Belajar Lewat Pengalaman