JAKARTA, ZONAKALBAR.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Sibarani, menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memperkuat pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia.
Menurut Sibarani, kehadiran BPIP tetap relevan dan strategis di tengah berbagai tantangan kebangsaan, mulai dari intoleransi, radikalisme, ekstremisme, polarisasi politik, lemahnya literasi kebangsaan, hingga semakin kompleksnya perubahan sosial di tengah masyarakat. Ia menilai Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus terus dihidupkan sebagai nilai yang menuntun arah kebijakan, perilaku warga negara, dan penyelenggaraan pemerintahan.
“BPIP perlu kita dukung karena negara memang membutuhkan lembaga yang secara khusus menjaga, membina, dan mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila. Di tengah tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, pembinaan ideologi Pancasila harus mendapat perhatian serius dari negara,” ujar Sibarani.
Sibarani menjelaskan, secara kelembagaan BPIP memiliki dasar hukum yang kuat. Pancasila telah ditegaskan sebagai dasar negara, sementara lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki landasan konstitusional. Selain itu, BPIP dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 sebagai penguatan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Baca juga:Hak Siar Rp1,3 Triliun Tidak Boleh Berujung pada Beban Tambahan bagi Masyarakat
Karena itu, menurut Sibarani, keberadaan BPIP harus dilihat sebagai bagian dari komitmen negara dalam merawat dasar ideologi bangsa. Ia menilai pembinaan Pancasila tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan, lintas generasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau kita sepakat Pancasila adalah fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pembinaan ideologi Pancasila juga harus ditempatkan sebagai agenda penting negara. BPIP hadir untuk memastikan nilai-nilai itu terus hidup, dipahami, dan diamalkan,” tegasnya.
Sibarani menilai, tugas BPIP sangat penting dalam menjadi pusat rujukan nilai Pancasila bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. BPIP juga memiliki peran dalam memperkuat arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila agar selaras dengan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman.
Ia menegaskan, nilai Pancasila harus terus hadir dalam pendidikan, pelayanan publik, kehidupan sosial, pembangunan daerah, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan karakter generasi muda. Menurutnya, Pancasila harus menjadi napas dalam setiap kebijakan negara dan menjadi pegangan masyarakat dalam menjaga persatuan.
“Pancasila harus terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ia harus hadir dalam cara negara melayani rakyat, dalam cara masyarakat menjaga kerukunan, dan dalam cara kita menghormati perbedaan. Inilah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila dilakukan secara terus-menerus,” kata Sibarani.
Terkait dukungan anggaran, Sibarani meminta pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat BPIP melalui alokasi anggaran yang memadai, berkelanjutan, dan sesuai dengan besarnya tanggung jawab kelembagaan. Menurutnya, anggaran untuk pembinaan ideologi Pancasila harus dipahami sebagai investasi kebangsaan jangka panjang.
Ia menilai, negara perlu terus memberikan dukungan penuh bagi kerja-kerja pembinaan Pancasila, karena tantangan kebangsaan hari ini tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital, lingkungan pendidikan, komunitas masyarakat, hingga daerah-daerah perbatasan.
“Dukungan terhadap BPIP harus terlihat juga dari keberpihakan anggaran. Ini bukan sekadar belanja kelembagaan, tetapi investasi untuk menjaga persatuan, memperkuat karakter bangsa, dan memastikan Pancasila terus menjadi pedoman hidup bernegara,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Sibarani juga mendorong agar pembinaan ideologi Pancasila menjangkau daerah yang memiliki keberagaman tinggi dan tantangan geografis besar, termasuk wilayah perbatasan. Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan contoh penting bagaimana Pancasila hidup dalam praktik sosial masyarakat yang majemuk.
Baca:10 Wisata Terindah di Kalbar yang Wajib Dikunjungi, Surga Alam Tersembunyi Indonesia
“Di Kalimantan Barat, Pancasila bukan konsep yang jauh dari kehidupan. Pancasila hidup dalam cara masyarakat menjaga kerukunan, menghormati adat, merawat perbedaan, dan hidup berdampingan. Karena itu, dukungan negara terhadap pembinaan Pancasila harus menjangkau daerah-daerah seperti Kalimantan Barat,” ujarnya.
Sibarani juga mendorong BPIP terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, sekolah, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, tokoh adat, tokoh agama, komunitas lokal, dan pemerintah daerah. Menurutnya, pembinaan ideologi Pancasila akan semakin kuat jika dilakukan bersama-sama dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
“BPIP penting untuk bangsa ini. Karena itu, kita perlu mendukung kelembagaannya, memperkuat anggarannya, dan memastikan kerja pembinaan Pancasila dapat menjangkau seluruh rakyat. Pancasila harus menjadi napas kebijakan, perilaku bangsa, dan masa depan Indonesia,” tutup Sibarani.